MAUMERE, MUTIARA TIMUR — Bantuan Presiden senilai Rp20 miliar untuk penanganan dampak gempa di Kabupaten Sikka mulai dipetakan pemanfaatannya. Dana tersebut direncanakan dibagi ke delapan perangkat daerah, dengan alokasi terbesar sekitar Rp6 miliar untuk sektor perumahan rakyat.
Bantuan itu merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden untuk penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah pusat menyalurkan Rp20 miliar kepada masing-masing dari delapan kabupaten terdampak di Pulau Flores, termasuk Sikka.
Pemkab Sikka merancang penggunaan dana tersebut untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari penanganan rumah warga, bantuan sosial, logistik, pendidikan, hingga kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi darurat menuju pemulihan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka sekaligus Ketua Satgas Penanganan Bencana Kabupaten Sikka, Dr. Margaretha Movaldes da Maga Bapa atau Femy Bapa, mengatakan pembagian anggaran mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
“Rencana kita itu kan di sekitar delapan perangkat daerah,” kata Femy Bapa saat diwawancarai, Rabu, 16 September 2026 pagi.
Rumah Warga Jadi Porsi Terbesar
Dari sejumlah sektor yang direncanakan menerima alokasi, Dinas Perumahan Rakyat mendapat porsi terbesar, sekitar Rp6 miliar.
Besarnya alokasi tersebut berkaitan dengan jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa. Hingga pendataan tahap kedua ditutup, jumlah rumah rusak yang tercatat mendekati 9.000 unit.
“Dinas Perumahan karena kerusakan rumah sampai dengan terakhir kita tutup di tahap kedua itu sudah mencapai hampir 9.000 rumah,” ujar Femy.
Hasil verifikasi dan validasi tahap pertama menunjukkan sekitar 60 hingga 70 persen rumah yang terdata mengalami tingkat kerusakan di bawah 20 persen.
Kategori kerusakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan ruang intervensi melalui bantuan Presiden.
Menurut Femy, BNPB melakukan intervensi terhadap rumah dengan tingkat kerusakan mulai 20 persen, termasuk kategori rusak sedang dan rusak berat.
Sementara rumah dengan tingkat kerusakan di bawah 20 persen akan menjadi ruang intervensi pemerintah daerah.
“Untuk jenis kerusakan sendiri kita, pemerintah akan ambil di 10 sampai 20 persen,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, sektor perumahan menjadi pos dengan alokasi terbesar dari total Rp20 miliar.
Dinsos Rp3 Miliar, BPBD Rp2,5 Miliar
Selain Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Sosial direncanakan mendapat alokasi sekitar Rp3 miliar.
BPBD mendapat sekitar Rp2,5 miliar, sedangkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) sekitar Rp1,7 miliar.
“Dinas Sosial sekitar 3 miliar, kemudian BPBD sekitar 2,5 miliar, dan PKO sekitar 1,7 miliar,” jelas Femy.
Untuk BPBD, anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa transisi, seperti logistik, air minum, dukungan penyediaan air, terpal, hingga beras.
“Logistik, kemudian seperti apa... perbekalan air minum, support untuk air, ada juga masih ada kebutuhan terpal. Beras, seperti itu,” ujarnya.
Kebutuhan tersebut masih diperlukan karena sebagian masyarakat terdampak gempa belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan terhadap dukungan pemerintah dalam masa transisi menuju pemulihan.
Sebagian Dana Tetap di BTT
Selain dialokasikan melalui perangkat daerah, sebagian dana bantuan Presiden juga tetap ditempatkan pada pos Belanja Tidak Terduga atau BTT.
Femy memperkirakan sekitar Rp2,5 miliar berada pada pos tersebut. Namun, ia mengatakan masih perlu memeriksa kembali dokumen rincian untuk memastikan nominalnya.
Sementara itu, penggunaan BTT untuk penanganan bencana telah berjalan sejak masa tanggap darurat.
Pada tahap awal, penggunaannya sekitar Rp300 juta. Pemerintah kemudian mengajukan penggunaan tahap kedua sekitar Rp1,9 miliar.
“Sekarang sudah 2,3 miliar lebih,” kata Femy.
Dengan demikian, total pemanfaatan BTT untuk penanganan bencana berada di kisaran Rp2,3 miliar hingga mendekati Rp2,4 miliar.
Menurut Femy, bantuan Presiden tidak langsung direalisasikan seluruhnya sejak awal bencana karena penggunaannya harus mengikuti ketentuan pemerintah pusat serta menyesuaikan tahapan penanganan bencana.
Pemkab Sikka juga tidak hanya mengandalkan bantuan tersebut. Selama masa tanggap darurat, bantuan berupa barang dan logistik datang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dunia usaha hingga masyarakat.
“Jadi tidak semangatnya untuk harus langsung menghabiskan,” ujarnya.
Femy menegaskan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah dan selama ini terus dipenuhi. Sementara dana bantuan Presiden digunakan sesuai aturan dan peruntukannya.
“Memang tidak semangat untuk memang harus menghabiskan. Masyarakat memang butuh, tetapi kan selama ini terkait kebutuhan dasar dan sebagainya tetap menjadi kewajiban pemda dan dipenuhi,” katanya.
Menunggu APBD Perubahan
Setelah masa tanggap darurat berakhir, pemanfaatan dana bantuan Presiden akan diarahkan ke program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.
Langkah tersebut, kata Femy, mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Kemendagri.
“Nah, di SE juga mengatur setelah masa tanggap darurat, maka itu harus dimasukkan ke program dan kegiatan yang ada di perangkat daerah,” jelasnya.
Karena itu, pelaksanaan program yang menggunakan alokasi bantuan Presiden berkaitan dengan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Sikka.
“Sehingga nanti pelaksanaannya pasti harus dieksekusi setelah penetapan APBD Perubahan,” katanya.
Dikawal Kemendagri
Penggunaan dana tersebut juga berada dalam pemantauan Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi dilakukan secara berkala, bahkan setiap minggu.
“Ini kan kita dikontrol langsung oleh Kemendagri, bahkan evaluasinya setiap minggu,” ujar Femy.
Pemkab Sikka secara berkala menyampaikan perkembangan pemanfaatan anggaran sekaligus berbagai kendala yang ditemui di lapangan.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah juga mendapat arahan mengenai percepatan pemanfaatan anggaran.
“Setiap kali rapat ini selalu mendapat arahan lagi terkait dengan percepatan pemanfaatan,” kata Femy.
Kabupaten Sikka kini memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan selama 90 hari, terhitung sejak 12 September hingga 10 Desember 2026.
Pada fase inilah, pemanfaatan Rp20 miliar bantuan Presiden mulai bergeser dari sekadar penanganan kedaruratan menuju program pemulihan yang lebih terarah—terutama untuk rumah warga yang terdampak gempa. **ah
