MAUMERE, MUTIARA TIMUR – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sikka mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka segera mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memfasilitasi pemulangan warga asal Sikka yang masih berada di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Desakan tersebut disampaikan GMNI Sikka menyusul insiden kekerasan yang terjadi di Kampung Wening, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, pada Rabu, 9 September 2026.
GMNI Sikka menyebut insiden tersebut menewaskan sejumlah pekerja dan ASN yang berada dalam rombongan kendaraan. Berdasarkan keterangan yang diterima organisasi tersebut, sebuah mobil Strada Triton yang membawa 11 orang dihadang oleh sekelompok orang bersenjata.
Dalam peristiwa itu, GMNI Sikka menyebut delapan warga Orang Asli Papua (OAP) dilepaskan, sementara tiga orang non-OAP menjadi korban pembunuhan.
Tiga korban yang disebut GMNI Sikka masing-masing A.R, 49 tahun, S.Pt., Kabid Dinas Kesehatan Hewan Jayawijaya asal Tana Toraja; drh. AAM, 35 tahun, dokter hewan pada Dinas Kesehatan Jayawijaya asal Sikka, Nusa Tenggara Timur; serta WM, 24 tahun, CPNS Jayawijaya asal Rote, NTT.
GMNI Sikka menilai pola pemisahan berdasarkan identitas dalam insiden tersebut perlu mendapat perhatian serius dari negara. Ketua DPC GMNI Sikka, Wilfridus Iko, menyebut peristiwa itu bukan sekadar persoalan keamanan biasa.
“Ini bukan persoalan yang boleh dianggap sebagai konflik biasa. Jika benar terjadi pemisahan berdasarkan identitas kemudian diikuti eksekusi, maka negara harus memberikan perhatian serius karena menyangkut keselamatan warga sipil,” kata Wilfridus dalam pernyataannya, Kamis, 10 September 2026.
GMNI Sikka bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk teror yang bernuansa rasial. Namun, organisasi itu menyerahkan pembuktian mengenai motif, pelaku, serta konstruksi hukumnya kepada aparat penegak hukum.
Menurut GMNI Sikka, negara tidak boleh hanya hadir ketika masyarakat telah menjadi korban. Perlindungan terhadap warga negara yang bekerja dan mengabdi di wilayah rawan, terutama ASN, tenaga kesehatan, guru dan pekerja asal NTT, harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
Hampir 50 Warga Sikka Disebut Masih Berada di Jayawijaya
Kekhawatiran GMNI Sikka semakin menguat setelah organisasi tersebut melakukan komunikasi dengan salah seorang pekerja asal Sikka yang masih berada di Jayawijaya.
Pada Kamis, 10 September 2026 sekitar pukul 09.57 WITA, GMNI Sikka menghubungi Viktoranus Adipati, warga asal Memere, Kabupaten Sikka, yang saat ini bekerja di Jayawijaya.
Dalam komunikasi tersebut, Viktor menyampaikan adanya rasa takut dan ketidaknyamanan di kalangan pekerja asal Sikka menyusul insiden kekerasan tersebut.
GMNI Sikka menyebut terdapat hampir 50 warga asal Sikka yang masih berada di Jayawijaya dan membutuhkan perhatian serta perlindungan pemerintah.
Viktor, menurut GMNI Sikka, berharap Pemerintah Kabupaten Sikka dapat memfasilitasi warga asal Sikka yang merasa tidak aman untuk kembali ke kampung halaman.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius GMNI Sikka. Organisasi mahasiswa itu tidak ingin tragedi kembali menelan korban dari Kabupaten Sikka.
“Kami tidak ingin ada lagi korban berikutnya dari masyarakat Sikka. Pemerintah harus hadir sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi,” ujar Wilfridus.
GMNI Sikka Berduka atas Meninggalnya Warga Asal Sikka
Selain menyoroti keselamatan warga Sikka yang masih berada di Jayawijaya, GMNI Sikka juga menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Alvonsius Albinus Mehan, warga asal Maumere, Kabupaten Sikka, dalam rangkaian peristiwa kekerasan tersebut.
GMNI Sikka menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan meminta seluruh pihak tidak memperkeruh suasana dengan informasi yang belum terverifikasi.
Bagi GMNI Sikka, kehilangan warga Sikka di tanah rantau bukan hanya menjadi duka keluarga, tetapi juga menjadi peringatan bagi pemerintah mengenai pentingnya sistem perlindungan bagi masyarakat asal daerah yang bekerja di wilayah dengan tingkat risiko keamanan tinggi.
GMNI Sikka juga menilai serangan pada 9 September 2026 perlu diusut secara menyeluruh, termasuk motif, kronologi, identitas pelaku, serta kemungkinan adanya perencanaan.
Organisasi tersebut menyebut dugaan serangan terencana dan sistematis tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan hukum yang serius.
Tiga Desakan untuk Pemda Sikka
GMNI Sikka mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka segera berkoordinasi secara resmi dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk memperoleh data dan memastikan kondisi seluruh ASN maupun pekerja asal Sikka yang masih berada di wilayah tersebut.
Kedua, Pemda Sikka diminta membentuk tim fasilitasi pemulangan bagi masyarakat asal Sikka yang ingin kembali ke daerah asal. GMNI menilai proses tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan aparat keamanan agar kepulangan berlangsung aman.
Ketiga, pemerintah diminta memberikan pendampingan psikososial serta memastikan hak-hak keluarga korban asal Sikka tetap diperhatikan.
GMNI Sikka juga menyerukan kepada pemerintah pusat dan aparat penegak hukum agar memastikan perlindungan terhadap seluruh ASN, tenaga kesehatan, guru, dan pekerja yang menjalankan tugas di wilayah rawan konflik.
Terkait desakan agar kelompok bersenjata di Papua dikategorikan sebagai organisasi teroris, GMNI Sikka meminta pemerintah menempuh langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Penetapan status hukum, menurut organisasi tersebut, harus didasarkan pada proses dan kewenangan yang berlaku.
“Negara boleh terlambat, tetapi Pemda Sikka tidak boleh abai terhadap masyarakatnya sendiri. Pemerintah yang baik bukan yang gagah saat berpidato, tetapi yang cepat ketika rakyatnya terancam,” kata Wilfridus.
GMNI Sikka menyatakan akan terus memantau kondisi warga asal Sikka yang berada di Jayawijaya dan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah nyata untuk memastikan keselamatan mereka. **ah
