MAUMERE, MUTIARA TIMUR – Penembakan yang menewaskan tiga pegawai sipil Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Papua Pegunungan, memantik sorotan dari kalangan aktivis kemanusiaan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Salah satu korban adalah drh. Alfonsius Albinus Mehan (35), yang disebut merupakan putra Sikka. Dua korban lainnya yakni Aprida Rapi (49) dan Willi Mbuik (24). Ketiganya merupakan pegawai atau aparatur sipil pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya.
Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 9 September 2026, sekitar pukul 15.53 WIT. Rombongan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya sebelumnya berada di Distrik Muliama untuk meninjau kegiatan cetak sawah dan kemudian dalam perjalanan kembali menuju Wamena.
Berdasarkan keterangan aparat, rombongan tersebut diduga dihadang kelompok bersenjata. Sejumlah anggota rombongan kemudian dipisahkan dari tiga pegawai yang menjadi korban penembakan.
Ketiga korban akhirnya meninggal dunia. Jenazah mereka kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena. Aparat masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Kabar duka tersebut mendapat perhatian serius dari Filipus Kako Pati atau Fil Pati, aktivis kemanusiaan di Sikka sekaligus mantan Presidium GERMAS PMKRI Maumere dan mantan Ketua BEM UNIPA Maumere.
Fil Pati menilai penembakan terhadap warga sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik tidak dapat dilihat sebagai peristiwa kekerasan biasa. Menurut dia, kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi terhadap kemampuan negara memberikan perlindungan kepada warga yang bekerja di wilayah rawan konflik.
“Negara tidak boleh hadir setelah korban berjatuhan. Perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas sebelum ancaman berubah menjadi tragedi,” demikian sikap Fil Pati dalam pernyataan yang diterima media.
Ia menyinggung Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
Menurut Fil Pati, pemerintah tidak cukup hanya memberikan respons setelah terjadi penembakan. Negara perlu memiliki sistem pencegahan yang lebih konkret, terutama bagi tenaga medis, guru, ASN, pekerja kemanusiaan, serta warga sipil yang menjalankan tugas pelayanan di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.
“Ketika warga sipil yang datang untuk mengabdi justru kehilangan nyawa, pertanyaan serius harus diarahkan kepada negara: sejauh mana sistem perlindungan terhadap mereka telah disiapkan?” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua secara menyeluruh. Evaluasi tersebut, kata dia, harus mencakup pemetaan wilayah rawan, protokol keselamatan, jalur evakuasi, hingga mekanisme perlindungan bagi pekerja sipil yang menjalankan tugas di lapangan.
Fil Pati menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku penembakan harus dilakukan secara tegas, terukur dan berdasarkan proses hukum. Ia meminta aparat mengungkap pelaku dan jaringan yang terlibat secara transparan sehingga kasus tersebut tidak berhenti sebagai catatan kekerasan baru di Papua.
“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perlindungan terhadap warga sipil juga tidak boleh diabaikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat dapat bekerja, mengabdi dan hidup tanpa terus dihantui ancaman kekerasan,” katanya.
Selain penegakan hukum, Fil Pati meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap keluarga korban. Menurut dia, negara perlu memastikan proses pemulangan jenazah dilakukan secara layak serta memberikan santunan dan jaminan perlindungan sosial kepada keluarga yang ditinggalkan.
Ia secara khusus menyoroti korban asal NTT. Menurutnya, kepergian Alfonsius ke Papua merupakan bagian dari pengabdian sebagai tenaga profesional di tengah masyarakat. Karena itu, kematiannya tidak semestinya hanya dipandang sebagai angka dalam statistik konflik.
“Alfonsius dan korban lainnya pergi menjalankan tugas. Mereka bukan datang untuk berperang. Mereka datang membawa pengabdian. Karena itu, negara harus menjawab tragedi ini dengan perlindungan, penegakan hukum dan evaluasi kebijakan yang nyata,” ujar Fil Pati.
Hingga kini, aparat keamanan masih melakukan penyelidikan terkait penembakan tersebut. Satgas Damai Cartenz menyatakan penyelidikan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangkap pihak yang bertanggung jawab. Aparat juga mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Bagi Fil Pati, tragedi Muliama semestinya menjadi peringatan keras bagi pemerintah bahwa keselamatan warga sipil tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan setelah terjadinya kekerasan.
“Jangan sampai negara baru terlihat hadir ketika darah sudah tertumpah dan nyawa sudah tidak bisa dikembalikan,” katanya.**ah
