Monitoring dan evaluasi Zona Integritas menjadi langkah penting memastikan pelayanan pertanahan yang bersih, profesional, transparan, dan bebas korupsi.
KUPANG, Mutiara-Timur.com – Komitmen Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas kembali diperkuat melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 untuk memastikan implementasi Reformasi Birokrasi berjalan optimal dan berkelanjutan di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Kupang.
Tim monitoring dipimpin oleh Briana Budi Trianti, S.H., M.H., QRMO., selaku Penelaah Teknis Kebijakan, bersama Nurul Fitria Rizani, S.Stat., selaku Penelaah Layanan Operasional. Selama pelaksanaan kegiatan, keduanya didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Kupang beserta jajaran.
Dalam proses evaluasi, Tim Inspektorat menelaah berbagai aspek penting Reformasi Birokrasi, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Monitoring tersebut tidak hanya menjadi bagian dari fungsi pengawasan internal, tetapi juga menjadi ruang pembinaan bagi satuan kerja untuk mengidentifikasi capaian yang telah diraih sekaligus menemukan peluang perbaikan dalam membangun budaya kerja yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Melalui evaluasi ini, Kantor Pertanahan Kota Kupang diharapkan semakin siap memenuhi seluruh indikator pembangunan Zona Integritas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.
Kantor Pertanahan Kota Kupang menegaskan bahwa semangat membangun Zona Integritas tidak berhenti pada pencapaian predikat WBK maupun WBBM semata, melainkan diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, pasti, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini menjadi bukti nyata komitmen Kantor Pertanahan Kota Kupang dalam mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, sekaligus menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.**dsk
