Maumere – Komitmen mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis Tingkat Kabupaten Sikka yang berlangsung di Camelian, 15–17 Juni 2026. Di tengah pembahasan teknis pelaksanaan program, suara kuat datang dari Ketua Forum Peduli Anak Disabilitas dan Masyarakat (FPADM), Andreas Akiles, yang meminta agar anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas ditempatkan sebagai prioritas utama.
Menurut Andreas, program pemeriksaan kesehatan gratis yang digagas sebagai langkah preventif oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka harus mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini rentan terpinggirkan dari layanan dasar kesehatan.
“Keberhasilan program ini bukan hanya soal banyaknya peserta yang datang. Yang paling penting adalah memastikan mereka yang paling membutuhkan, yakni anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, benar-benar mendapatkan akses pelayanan tanpa hambatan,” tegas Andreas di hadapan peserta rakor.
Tokoh masyarakat Kecamatan Mapitara itu menilai pemerataan akses kesehatan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Karena itu, ia mengusulkan agar lokasi pemeriksaan tidak terpusat di satu titik, melainkan mendekat ke masyarakat melalui puskesmas, kantor desa, sekolah, maupun area pasar yang mudah dijangkau warga.
Selain akses lokasi, Andreas juga mengingatkan pentingnya pengaturan waktu pelayanan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Ia mengusulkan pemeriksaan dilaksanakan pada pagi hari agar tidak berbenturan dengan aktivitas ekonomi maupun pekerjaan warga di kebun dan ladang.
Dalam paparannya, Andreas menyampaikan lima poin penting yang menurutnya harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program, yakni prioritas bagi kelompok rentan, kemudahan akses lokasi, penentuan waktu yang tepat, keterlibatan masyarakat adat dan FPADM dalam sosialisasi, serta jaminan terhadap privasi dan martabat setiap peserta pemeriksaan.
“Mapitara dan FPADM siap menjadi mitra pemerintah. Kami siap membantu sosialisasi, menyediakan relawan pendamping, hingga mendukung kelancaran kegiatan di lapangan. Namun yang paling penting, jangan sampai ada anak, lansia, atau penyandang disabilitas yang tertinggal dari program ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian peserta rapat karena dinilai sejalan dengan semangat pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan. Dukungan juga datang dari pihak Puskesmas Mapitara yang menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan apabila menjadi bagian dari kebijakan pelaksanaan program.
Rakor yang berlangsung selama dua hari itu diharapkan menghasilkan rumusan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan didorong untuk memastikan bahwa layanan kesehatan preventif tidak hanya hadir di pusat-pusat layanan, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke pelosok desa.
Bagi Andreas Akiles, kesehatan bukan sekadar pelayanan medis, melainkan hak dasar setiap warga negara yang harus dapat diakses tanpa diskriminasi.
“Ketika anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas mendapat pelayanan yang layak, maka di situlah keberhasilan sesungguhnya dari program kesehatan gratis ini,” pungkasnya. **arishalilintar
