Maumera — Aliansi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Cabang Kabupaten Sikka menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa dalam skala besar sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh para ketua organisasi yang tergabung dalam aliansi, yakni GMNI, HMI, IMM, LMND, dan BEM Universitas Nusa Nipa (UNIPA). Mereka menilai kondisi pemerintahan di Sikka saat ini menunjukkan sejumlah persoalan serius yang berdampak pada masyarakat.
Berdasarkan hasil advokasi dan kajian lapangan, aliansi mencatat berbagai persoalan mendasar, mulai dari lemahnya arah pembangunan, lambannya penanganan masalah sosial, hingga minimnya terobosan kebijakan publik. Sorotan utama juga diarahkan pada sektor infrastruktur yang dinilai tidak berjalan efektif dan tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Salah satu temuan yang disoroti adalah keberadaan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Doreng yang dinilai belum berfungsi optimal. Bangunan tersebut disebut berdiri tanpa asas pemanfaatan yang jelas, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat setempat.
“Kami menemukan adanya pembangunan yang tidak diiringi dengan pemanfaatan maksimal. Rumah Sakit Pratama Doreng, misalnya, menjadi simbol bahwa perencanaan dan eksekusi kebijakan tidak berjalan selaras,” ujar perwakilan aliansi saat menyampaikan sikap.
Aliansi juga menyoroti gaya kepemimpinan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, yang dinilai lebih menonjolkan pencitraan dibandingkan implementasi program di lapangan. Mereka menyebut kondisi tersebut sebagai kecenderungan “pemerintahan panggung”, di mana publik lebih banyak melihat tampilan daripada hasil kerja nyata.
Cipayung Plus memastikan, langkah lanjutan yang akan diambil adalah mengonsolidasikan massa untuk turun ke jalan dalam aksi terbuka dengan skala yang lebih besar.
“Kalau pemerintah tetap menutup mata, kami akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. Ini peringatan bahwa rakyat tidak bisa terus dibungkam dengan janji dan pencitraan,” kata perwakilan aliansi.
Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi, sekaligus dorongan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja yang ada.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Sikka belum memberikan tanggapan resmi atas rencana aksi tersebut. **arishalilintar
