Maumere, Mutiara Timur — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan tenaga kesehatan PPPK paruh waktu di Kabupaten Sikka, Senin (20/4/2026), berubah menjadi forum tekanan politik terbuka. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah yang dinilai belum memberi kepastian bagi ratusan nakes.
Anggota DPRD, Yunus Noce Fernandez, menjadi salah satu yang paling vokal. Ia menyoroti sekitar 725 tenaga kesehatan yang hingga kini masih berada dalam ketidakpastian status dan penghasilan.
“Ini bukan angka kecil. Ini soal hidup orang banyak. Jangan sampai mereka jadi korban kebijakan yang tidak jelas,” kata Yunus di ruang sidang.
Namun kritik tidak berhenti pada persoalan teknis. Dalam forum itu, Yunus secara terbuka menyinggung janji politik Bupati Sikka saat masa kampanye. Ia mengingatkan klaim adanya “jaringan pusat” yang disebut-sebut mampu menyelesaikan berbagai persoalan daerah, termasuk nasib tenaga kesehatan.
“Dulu saat kampanye, disampaikan dengan penuh keyakinan bahkan lewat video call bahwa ada akses langsung ke pusat. Katanya tinggal angkat telepon, masalah selesai. Sekarang pertanyaannya, di mana jaringan itu?” ujarnya.
Nada serupa juga datang dari sejumlah fraksi di DPRD. Mereka menilai klaim kedekatan dengan pemerintah pusat yang kerap disampaikan saat kampanye belum terlihat dampaknya dalam kebijakan nyata.
Sorotan itu menguat seiring belum adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan nakes PPPK paruh waktu. Para tenaga kesehatan yang hadir dalam RDP menyampaikan kekhawatiran atas masa depan mereka, terutama terkait kepastian kerja dan kelayakan penghasilan.
“Kalau memang ada jaringan pusat, buktikan sekarang. Jangan hanya jadi narasi kampanye,” kata salah satu anggota dewan dalam forum tersebut.
RDP ini menjadi penanda meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintah daerah. DPRD mendesak agar komunikasi dengan pemerintah pusat segera diperjelas dan diikuti kebijakan konkret yang berpihak pada tenaga kesehatan.
Hingga rapat berakhir, belum ada jawaban tegas dari pihak eksekutif. Sementara itu, publik menunggu: apakah klaim “jaringan pusat” akan benar-benar diuji, atau kembali menjadi janji yang menggantung. **arishalilintar
