Maumere, Mutiara- Timur.com — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2020 pada Perumda Air Minum Wair Pu’an hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Perkara yang telah bergulir sejak 2020 itu dinilai berjalan lamban dan minim transparansi.
Laporan dugaan penyimpangan sebelumnya diajukan oleh sejumlah karyawan kepada Kejaksaan Negeri Sikka. Dalam dokumen tersebut, pelapor menguraikan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam sejumlah paket pengadaan barang dan jasa dengan nilai kontrak mencapai miliaran rupiah.
Paket pekerjaan itu meliputi pengadaan pipa dan aksesoris jaringan distribusi, jaringan transmisi, hingga sambungan rumah. Namun, pelaksanaannya diduga menyimpang, mulai dari proses pengadaan yang tidak transparan hingga ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
Temuan lain menunjukkan adanya material seperti meter air dan pipa yang tidak dimanfaatkan dan masih tersimpan di gudang. Kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Selain itu, laporan juga memuat dugaan pengadaan yang tidak melalui mekanisme semestinya, serta pekerjaan yang belum dibayarkan kepada pelaksana, termasuk biaya survei yang disebut mencapai ratusan juta rupiah.
Ketua Tim 9, Polikarpus Raymon, menyebut lambannya penanganan perkara ini sebagai persoalan serius dalam penegakan hukum di daerah. Dalam wawancara di kediamannya di Cemara, Maumere, Sabtu, 18 April 2026, ia menilai tidak adanya kepastian hukum telah memperpanjang ketidakjelasan bagi publik.
“Ini program bernilai miliaran rupiah, tetapi hingga kini belum ada kejelasan hukum. Laporan sudah disampaikan sejak 2020 dan pemeriksaan saksi telah dilakukan. Namun, hasilnya belum terlihat,” ujarnya.
Ia menambahkan, data yang dihimpun menunjukkan indikasi penyimpangan yang mencakup seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil pekerjaan. Bahkan, terdapat dugaan aliran dana yang mengarah pada kepentingan pribadi pihak tertentu.
“Data yang kami miliki cukup rinci, mulai dari pengadaan, distribusi material, hingga pekerjaan yang belum dibayarkan. Ini seharusnya bisa ditelusuri secara jelas oleh aparat penegak hukum,” kata Polikarpus.
Upaya konfirmasi telah dilakukan media ini kepada Kejaksaan Negeri Sikka. Melalui Kepala Seksi Intelijen, Okky Prasetyo, mengatakan prosesnya masih berjalan.
“Masih menunggu keterangan ahli dan ada beberapa saksi di luar provinsi yang belum diperiksa,” jelasnya.
Menurut Okky, sejauh ini sekitar 10 orang saksi sudah diperiksa. Namun, prosesnya memang terkendala, terutama karena antrean ahli dan lokasi saksi yang tidak berada di daerah.
Meski begitu, belum ada penjelasan lebih lanjut soal arah penanganan kasus ini, termasuk apakah akan naik ke tahap penyidikan atau penetapan tersangka.
Polikarpus bersama Tim 9 mendesak agar aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan kepada publik. Menurut dia, transparansi menjadi elemen krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
“Ini menyangkut uang negara dan hak masyarakat. Penanganannya harus terbuka dan akuntabel, agar tidak menimbulkan kesan mandek,” tegasnya.
Publik kini menaruh harapan pada kepemimpinan baru di Kejaksaan Negeri Sikka untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional dan transparan. Kepastian hukum dinilai penting, tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah. ** arishalilintar
