 |
| Foto: Simson Polin, Anggota DPRD NTT Komisi IV Fraksi PSI |
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (26/3/2026), saat membahas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Dalam forum itu, Simson menegaskan bahwa akses permodalan bagi UMKM harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, program KUR yang sejatinya dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil justru masih menyisakan berbagai kendala di lapangan. Ia menilai, sejumlah persyaratan administrasi yang diterapkan masih cukup rumit dan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil.
“Program KUR ini sangat baik, tetapi implementasinya harus benar-benar memudahkan, bukan malah menjadi hambatan baru bagi UMKM,” ujarnya.
Keluhan serupa juga datang dari para pelaku UMKM di Kupang. Mereka mengaku masih mengalami kesulitan dalam mengakses KUR, mulai dari proses pengajuan yang dianggap berbelit hingga keterbatasan informasi terkait persyaratan.
Beberapa pelaku usaha bahkan menyebut bahwa tidak semua pengajuan dapat dengan mudah disetujui, meskipun usaha yang dijalankan dinilai layak. Hal ini membuat sebagian UMKM kesulitan mengembangkan usaha di tengah tekanan ekonomi.
“Modal itu sangat penting bagi kami. Kalau aksesnya sulit, usaha juga sulit berkembang,” ungkap salah satu pelaku UMKM di Kupang.
Simson menegaskan bahwa Bank NTT perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran KUR, termasuk meningkatkan pelayanan di tingkat cabang agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang harus mendapat dukungan nyata, terutama dalam hal akses permodalan.
“Kalau UMKM ingin berkembang, maka akses terhadap modal harus dipermudah. Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
DPRD NTT, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. **go