 |
| Foto: Anggota Komisi IV DPRD NTT, Marselinus Anggur Ngganggus dari Fraksi PKB |
Kupang, Mutiara Timur, Maumere — Dugaan pembabatan hutan mangrove di wilayah Uneng, Kota Maumere, Kabupaten Sikka, menuai sorotan serius dari DPRD. Komisi IV menyatakan hingga saat ini belum menerima laporan resmi, namun telah mengikuti perkembangan kasus tersebut melalui pemberitaan media massa.
Anggota Komisi IV DPRD NTT, Marselinus Anggur Ngganggus dari Fraksi PKB, menyampaikan apresiasi terhadap peran media yang dinilai telah menyajikan informasi secara akurat dan kredibel terkait kerusakan lingkungan tersebut.
Menurutnya, kondisi lingkungan di Nusa Tenggara Timur saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mangrove sebagai salah satu penopang utama ekosistem pesisir memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
“Kerusakan mangrove sangat disayangkan. Di tengah kondisi lingkungan yang semakin ekstrem, justru terjadi peningkatan aktivitas ilegal yang memperparah lahan kritis,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, sebagai daerah kepulauan, NTT sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem. Penurunan ketahanan hidrologi yang ditandai dengan meningkatnya lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) menjadi indikator nyata memburuknya kondisi lingkungan.
Kerusakan mangrove, lanjutnya, akan berdampak langsung pada meningkatnya abrasi pantai yang kini mulai dirasakan masyarakat. Bahkan, warga mengeluhkan air laut yang naik hingga mencapai tembok rumah mereka.
“Ini bukan hanya soal abrasi. Dampaknya jauh lebih kompleks. Mangrove juga menjaga ekosistem laut, termasuk keberlanjutan terumbu karang,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti adanya dugaan aktivitas penambangan liar di kawasan pesisir yang diduga menjadi salah satu penyebab kerusakan mangrove.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD akan segera menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan untuk diagendakan dalam rapat bersama para pemangku kepentingan.
“Kami akan memanggil stakeholder terkait untuk mencari solusi terbaik. Ini masalah serius yang harus segera ditangani,” katanya.
DPRD juga berkomitmen melakukan koordinasi dengan dinas teknis serta pihak terkait lainnya guna memastikan adanya langkah konkret, baik dalam bentuk pencegahan agar kerusakan tidak meluas, maupun upaya pemulihan terhadap kawasan yang telah terdampak.
“Tujuan kami jelas, harus ada tindakan nyata. Tidak hanya preventif, tetapi juga kuratif untuk mengembalikan kondisi lingkungan,” tutupnya. **go
