Maumere, Mutiara Timur — Kritik publik terhadap institusi kepolisian, termasuk soal dugaan persoalan ijazah oknum aparat, seharusnya menjadi bahan refleksi dan evaluasi internal. Namun reaksi yang muncul justru dinilai berlebihan dan tidak substansial, bahkan memicu polemik baru di tengah masyarakat.
Pengamat sosial yang juga dikenal dengan nama Thomas Alva Edison (El Volcano Benbao) menilai kritik yang disampaikan masyarakat semestinya diterima secara terbuka sebagai bagian dari kontrol publik terhadap institusi negara.
Menurutnya, kritik tidak perlu ditanggapi dengan sikap emosional atau defensif. Sebaliknya, hal itu mestinya menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum untuk terus bekerja secara profesional dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Kritikan itu seharusnya menjadi bahan perenungan dan evaluasi. Bukan malah menimbulkan reaksi berlebihan yang justru memperkeruh situasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keluarga besar kepolisian, termasuk para istri anggota yang tergabung dalam organisasi Bhayangkari, seharusnya dapat memaknai kritik sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum.
Menurutnya, dukungan moral kepada suami yang bertugas sebagai aparat penegak hukum mestinya diarahkan pada penguatan komitmen untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat di wilayah Nian Tana Sikka.
Namun yang terjadi saat ini, kata dia, justru sebaliknya. Polemik yang muncul dinilai berpotensi menciptakan turbulensi keadilan dan memperlebar jarak antara aparat penegak hukum dan masyarakat.
Lebih jauh, ia juga menyoroti penanganan kasus kematian seorang remaja perempuan yang dikenal sebagai Adik Noni, yang oleh sejumlah pihak diduga merupakan kasus pembunuhan berencana.
Menurutnya, sejak awal proses penanganan perkara tersebut oleh Polres Sikka dinilai tidak menunjukkan sikap yang sepenuhnya netral dan transparan.
“Situasi ini membuat publik semakin mempertanyakan komitmen penegakan hukum dalam kasus tersebut,” katanya.
Atas dasar itu, sejumlah elemen masyarakat mulai mendesak agar penanganan kasus kematian Adik Noni dilimpahkan ke Polda NTT guna memastikan proses hukum berjalan lebih objektif, profesional, dan bebas dari intervensi.
Desakan tersebut, lanjutnya, bukan tanpa alasan. Masyarakat menginginkan adanya kepastian hukum serta keadilan yang benar-benar berpihak pada korban.
“Pelimpahan penanganan perkara ke tingkat Polda diyakini dapat memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara transparan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Sikka masih terus menyuarakan tuntutan agar proses penegakan hukum dalam kasus tersebut dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Publik berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat serta menegakkan keadilan di Nian Tana Sikka. *(ah)
