Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bersama Menteri Transmigrasi dan sejumlah kementerian/lembaga terkait di Jakarta, Kamis (29/01/2026).
Rakor tersebut membahas percepatan implementasi Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), sebuah proyek strategis yang dirancang untuk memperkuat sistem administrasi pertanahan dan penataan ruang secara terintegrasi di Indonesia.
Dalam arahannya, Nusron Wahid menegaskan pentingnya memperbanyak penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai fondasi utama penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, ketersediaan peta dengan skala detail akan sangat menentukan kualitas perencanaan ruang di daerah, sekaligus mempercepat proses perizinan berusaha.
“Kalau peta 1:5.000 tersedia secara luas dan akurat, maka RDTR bisa disusun lebih cepat. Dampaknya langsung terasa pada kemudahan investasi dan kepastian hukum pemanfaatan ruang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, selama ini keterbatasan peta detail kerap menjadi hambatan dalam penyusunan RDTR. Akibatnya, proses perizinan dan pemanfaatan ruang di daerah berjalan lambat serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Melalui pelaksanaan ILASPP, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, baik dengan Kementerian Transmigrasi maupun kementerian/lembaga lain, guna mendukung penyusunan RDTR yang lebih komprehensif dan berbasis data spasial yang presisi.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menata ruang secara berkelanjutan, mencegah konflik pertanahan, serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Dengan percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 dan optimalisasi ILASPP, pemerintah berharap persoalan tata ruang dan pertanahan yang selama ini menjadi kendala pembangunan dapat diselesaikan secara sistematis dan terintegrasi. *go
