Kupang — Wali Kota Kupang, Christian Widodo, memberikan tanggapan resmi terkait hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana). Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 80,1 persen pada delapan bulan pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Serena Francis—sebuah capaian yang dinilai jarang terjadi dalam sejarah survei kepuasan di Kota Kupang.
Christian mengaku baru mengetahui hasil survei tersebut setelah dikirimkan oleh rekan-rekannya dari Undana. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada masyarakat Kota Kupang.
“Saya puji Tuhan, bersyukur kalau memang masyarakat menilai seperti ini. Ini bukan hebat saya, tapi karena izin Tuhan dan dukungan masyarakat. Kalau masyarakat puas kita gas tambah,” ujar Wali Kota.
Perubahan Perilaku Warga Jadi Kunci
Christian menegaskan bahwa capaian positif tersebut tidak lepas dari peran masyarakat yang semakin cerdas dan partisipatif dalam menyukseskan berbagai program pemerintah.
Salah satu contoh paling nyata adalah kebijakan penanganan sampah. Menurutnya, masyarakat kini tidak hanya mematuhi aturan, tetapi turut mengubah perilaku dan saling mengingatkan antarwarga.
“Warga sendiri bilang ‘jangan buang sampah sembarang’. Sekarang ada roadmap sampah, ada tempat sampah, dan mereka saling mengingatkan. Ini yang membuat program berjalan dengan baik,” katanya.
Christian menyebut bahwa dukungan ini membuat perubahan di Kota Kupang terlihat secara kasat mata. Karena itu, ia tidak terkejut apabila hasil survei memperlihatkan tingginya tingkat kepuasan publik.
“Biasanya orang mau nilai puas itu setelah lihat kerja tiga tahun. Tapi ini baru delapan bulan mereka sudah menyatakan puas. Itu luar biasa.”
Kebijakan Musik Malam: Masyarakat Ikut Jelaskan Manfaatnya
Wali Kota juga menyinggung kebijakan pembatasan musik hingga larut malam. Menurutnya, masyarakat justru menjadi pihak yang menjelaskan manfaat kebijakan tersebut kepada sesama warga.
“Mereka berdiskusi sendiri, bahkan wartawan juga membantu menjelaskan bahwa ini untuk menghindari kriminalitas dan kecelakaan. Jadi dukungan mereka luar biasa.”
OPD Solid di Tengah Keterbatasan
Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja dalam satu arah mendukung kebijakan pemerintah kota.
“Di tengah keterbatasan yang luar biasa ini, kalau kita bisa memberikan kepuasan publik 80 persen, itu luar biasa. OPD-OPD sudah mendukung full,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak terlena. Evaluasi kinerja akan terus dilakukan setiap bulan.
“Saya masih merasa banyak kekurangan. Masih banyak yang perlu kita perbaiki. Jadi ini apresiasi, tapi kita harus segar terus. Jangan terlena.”
Data Survei Jadi Kompas Kebijakan Publik
Menurutnya, hasil survei FISIP Undana bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga data penting untuk memperbaiki kebijakan publik ke depan.
“Kebijakan publik harus berbasis data. Tidak boleh top down. Survei ini bagus sekali karena bisa jadi masukan untuk kami terus berbenah.”
Christian juga menyampaikan apresiasi kepada para akademisi Undana yang telah melakukan survei secara independen.
“Terima kasih untuk Undana FISIP, untuk para akademisi dan para doktor yang sudah memberikan nilai positif ini.”
Ia menutup dengan ajakan kepada seluruh warga untuk terus bergandengan tangan merawat Kota Kupang.
“Kita jadikan Kota Kupang ini rumah yang aman, nyaman untuk ditinggali, dan membanggakan untuk diceritakan.”
Kupang Jadi Barometer NTT
Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana melakukan survei kepuasan publik terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80,10 persen—angka yang dinilai berada di atas rata-rata kota lain yang setara dan mencerminkan arah kepemimpinan yang diterima publik.
Survei tersebut dipaparkan dalam Diskusi Publik Kepemimpinan Transformasi Kepala Daerah: Refleksi Kepuasan dan Harapan Masyarakat terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, yang digelar Forum Advokasi Kebijakan Publik di Subasuka Resto, Sabtu (6/12/2025).
Narasumber pertama, Dr. I Yoga Putu Bumi Pradana, menjelaskan bahwa survei dilakukan secara mandiri pasca Pilkada Serentak 2024, dengan Kota Kupang dipilih sebagai contoh karena dianggap barometer pembangunan di NTT.
“Kepemimpinan kepala daerah adalah faktor krusial. Kami ingin tahu seberapa jauh kepuasan masyarakat serta apa harapan mereka kepada pemerintah kota,” ujar Yoga.
Survei dilakukan pada periode September–November 2025 menggunakan metode deskriptif kuantitatif, analisis kualitatif, dan teknik Multistage Cluster Random Sampling.
Menurut Yoga, hasil 80,10 persen menunjukkan legitimasi kuat masyarakat terhadap duet Christian–Serena.
“Publik merasakan arah baru, ritme baru, dan energi baru. Bahkan 65,28 persen responden tidak menyebutkan kelemahan kepemimpinan, yang berarti tingkat penerimaan publik sangat tinggi. Ini menjadi modal penting untuk percepatan kebijakan.”
Catatan Penting dari Akademisi
Narasumber kedua, Dr. Laurensius Sairani, menyoroti perlunya pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan pinggiran yang tengah tumbuh pesat.
Ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan Kota Kupang telah menunjukkan responsivitas, namun perlu memperkuat aspek akuntabilitas.
“Masalah sampah dan pemenuhan air minum masih menjadi keluhan utama warga. Jika dua hal ini tidak ditangani dengan baik, maka tingkat kepuasan bisa berubah.”
Laurensius menilai, sebagai kota ekonomi, Kupang harus bergerak menuju sistem tata kelola yang terintegrasi dan berorientasi digital.
Fondasi untuk Percepatan Pembangunan
Secara umum, hasil survei ini menempatkan pemerintahan Christian Widodo dan Serena Francis pada posisi yang kuat di mata publik. Tingkat kepercayaan yang tinggi ini dinilai sebagai fondasi penting untuk mendorong percepatan pembangunan, inovasi kebijakan, dan transformasi pelayanan publik di Kota Kupang.
Diskusi tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus pengingat bahwa tingkat
kepuasan masyarakat adalah kompas pembangunan menuju kota yang inklusif, modern, dan berkelanjutan. (*)