Kupang, NTT — Yayasan Media Flores Peduli (MFP) menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Kapasitas Jurnalis untuk Keadilan Iklim pada 22–24 November 2025 di Kupang. Program ini bagian dari kolaborasi Jaringan NGO untuk Keadilan Iklim di Timor Barat bersama CIRMA dan Yayasan Nusa Timor Mandiri dengan dukungan Climate Justice Resilience Fund (CJRF) – USA.
Kegiatan ini menyoroti fenomena perubahan iklim di NTT yang semakin memperparah krisis air, gagal panen, dan ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan perempuan pedesaan.
“Media punya peran strategis dalam mengedukasi publik dan mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat terdampak,” kata Bonavantura Taco, Koordinator Kegiatan sekaligus Manager Program MFP.
Pelatihan diikuti 10 jurnalis dari berbagai media di NTT, baik media cetak, radio, online, maupun televisi. Selama tiga hari, para peserta akan dibekali kompetensi: pemahaman konsep keadilan iklim, riset dan peliputan berbasis data dan narasi komunitas, etika jurnalisme lingkungan, strategi advokasi kebijakan melalui media, kolaborasi jurnalis–NGO–komunitas,
Sejumlah pakar akan hadir sebagai narasumber, antara lain:
• John (Yayasan CIRMA): Keadilan Iklim dan Kebijakan Lokal
• Mans Bria: Dampak Iklim pada Petani dan Perempuan
• Marsel Robot: Etika Jurnalisme Lingkungan
• Frans Pati Herin: Teknik Liputan Berbasis Data
• Kosmas Ola & Bona Taco: Media untuk Advokasi Publik
Pasca pelatihan, peserta ditargetkan menghasilkan minimal 10 karya jurnalistik bertema keadilan iklim yang dipublikasikan di media lokal maupun nasional.
Selain itu, akan dibentuk Forum Jurnalis untuk Keadilan Iklim NTT sebagai wadah kolaborasi berkelanjutan dalam memperjuangkan hak masyarakat terdampak krisis iklim di Timor Barat.
“Jurnalis adalah jembatan suara komunitas. Mereka harus mampu mengungkap akar persoalan, bukan hanya melaporkan bencana,” ujar Bonavantura Taco menegaskan.
MFP berharap pelatihan ini menjadi tonggak penting bagi media di NTT untuk lebih kritis dalam menyoroti isu-isu strategis: krisis air dan pangan, kerusakan lingkungan, kerentanan ekonomi masyarakat kecil, kebijakan pemerintah yang berkeadilan iklim.
Dengan penguatan kapasitas jurnalis, upaya advokasi publik terhadap keadilan iklim akan semakin kuat dan berpengaruh pada pengambilan keputusan pembangunan yang berkelanjutan di NTT. *go
