Kupang, NTT — Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang pada Kamis, 20 November 2024 berlangsung hangat ketika enam fraksi secara bergantian menyampaikan pemandangan umum terkait rancangan KUA dan PPAS APBD 2026. Hampir semua fraksi memulai penyampaiannya dengan satu nada: kekhawatiran atas merosotnya pendapatan daerah lebih dari 12 persen, sementara belanja daerah ikut terpangkas namun belum mencerminkan pergeseran signifikan ke sektor prioritas.
Ketidakseimbangan itu dianggap dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah kota, terutama di tengah meningkatnya tuntutan layanan dasar publik yang kian kompleks.
Sidang paripurna yang dipimpin jajaran pimpinan DPRD itu menjadi arena bagi fraksi-fraksi menyampaikan kegelisahan publik, mulai dari layanan sampah hingga ancaman stunting, dari penurunan transfer pusat hingga desain program pembangunan yang dinilai belum berdampak langsung.
Gerindra Soroti Efisiensi dan Pelayanan Dasar
Fraksi Gerindra menjadi salah satu fraksi yang menyoroti penurunan pendapatan 12,40 persen dan turunnya belanja 8,39 persen. Bagi Gerindra, kondisi ini harus dijawab dengan konsolidasi fiskal yang ketat. Sorotan mereka tertuju pada pelayanan dasar: operasional kelurahan, posyandu dan insentif kader, hingga penataan tempat sampah serta pemasangan lampu jalan di titik rawan kejahatan.
Bagi Gerindra, hal-hal kecil seperti sampah dan lampu jalan justru menentukan rasa aman dan kualitas hidup warga sehari-hari.
NasDem Ingatkan Ancaman Pemotongan Transfer Pusat
Fraksi NasDem mengingatkan pemerintah kota agar bersiap menghadapi potensi pemangkasan dana transfer pusat pada 2026. Menurut NasDem, pemda harus memiliki skema mitigasi agar pelayanan publik tidak terganggu. Fraksi ini juga meminta penjelasan atas penurunan pendapatan 12,4 persen dan strategi menutup potensi defisit fiskal yang semakin dekat di depan mata.
PDI Perjuangan Tekankan Prioritas SDM, Air Bersih, dan Data Fiskal
Fraksi PDI Perjuangan membawa daftar catatan panjang, mulai dari isu stunting hingga tata kelola pendapatan daerah. Turunnya pendapatan 12,44 persen membuat fraksi ini mendesak pemerintah memaparkan strategi peningkatan PAD, optimalisasi aset, hingga validasi data pajak dan retribusi.
Tak hanya itu, PDI Perjuangan menempatkan isu SDM, kemiskinan, stunting, infrastruktur, dan pelayanan publik sebagai pilar utama pembangunan 2026. Mereka juga menyinggung penggunaan SILPA Rp 55 miliar, kenaikan bantuan parpol, hingga tuntutan percepatan 12.000 sambungan PDAM yang dinilai sangat penting bagi kebutuhan dasar masyarakat.
PKB Pertanyakan Ketahanan Fiskal dan Penurunan Infrastruktur
Fraksi PKB menyoroti penurunan transfer pusat yang cukup tajam, mencapai 16,47 persen. Mereka mendorong pemerintah aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar alokasi 2026 tidak makin menurun.
PKB juga mencermati perubahan komposisi belanja, terutama naiknya belanja pegawai lebih dari Rp 95 miliar, sementara belanja barang/jasa dan belanja modal jalan–irigasi justru menurun. Penurunan signifikan di sektor infrastruktur dianggap berisiko pada kualitas pelayanan publik. Transparansi pembelian aset Rp 2,3 miliar serta kecukupan dana tak terduga turut diminta untuk dijelaskan kepada publik.
Golkar Kritik Defisit dan Dominasi Belanja Operasional
Fraksi Golkar menggarisbawahi turunnya pendapatan menjadi Rp 1,026 triliun di tengah belanja yang mencapai Rp 1,305 triliun. Selisih inilah yang disebut sebagai ancaman defisit yang harus dijelaskan secara terbuka.
Golkar kembali menyoroti komposisi belanja operasional yang dinilai terlalu besar dibanding belanja modal. Jika tidak diperbaiki, mereka khawatir pembangunan fisik kota akan melambat. Golkar pun mengusulkan pemangkasan program non-prioritas dan penataan ulang arah belanja.
PAN: Penurunan Pendapatan dan Tekanan Layanan Dasar
Fraksi PAN hadir dengan 10 sorotan strategis yang merentang dari persoalan persampahan hingga pembangunan fasilitas olahraga. PAN menilai penurunan pendapatan 12,44 persen dan transfer pusat 19,5 persen menjadi sinyal bahwa pemerintah harus menyusun perencanaan yang lebih realistis.
Menurut PAN, kenaikan angka kemiskinan ekstrem, pengangguran, serta beban kesehatan masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya dengan program yang bersifat seremonial. Mereka meminta pemerintah memperjelas strategi modernisasi TPA, efektivitas bansos, keberlanjutan layanan air bersih, digitalisasi retribusi, hingga program pemberdayaan UMKM dan industri kreatif.
Di sektor pendidikan, PAN menegaskan pentingnya memastikan beasiswa dan pelatihan benar-benar menyentuh keluarga berpenghasilan rendah.
Demokrat: Stunting Melonjak dan Program Sosial Dinilai Tidak Efektif
Fraksi Demokrat membawa kekhawatiran tersendiri. Mereka menilai APBD 2026 masih “besar pasak daripada tiang” karena belanja melampaui pendapatan. Yang paling mencemaskan adalah kenaikan angka stunting dari 18,8 persen menjadi 26,6 persen.
Selain itu, Demokrat menyoroti jalan dan drainase yang memerlukan perbaikan, ancaman genangan pada musim hujan, kewaspadaan penyakit DBD hingga rabies, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta keluhan warga terkait layanan air bersih.
Hanura–Perindo–PSI–Bersatu: Kurangi Belanja Tidak Urgen, Optimalkan PAD Baru
Fraksi gabungan ini menekankan pentingnya efisiensi belanja. Mereka mendorong pengurangan anggaran perjalanan dinas dan konsumsi, sembari menekankan potensi pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai sumber PAD baru.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan jalan, jembatan, lampu jalan, drainase, serta pembenahan layanan PDAM di seluruh kelurahan, yang disebut sebagai keluhan warga paling sering muncul.
Arah Pembahasan Berikutnya
Dengan sejumlah catatan kritis itu, DPRD Kota Kupang menunggu jawaban resmi pemerintah sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Meski berbeda sudut pandang, enam fraksi sepakat bahwa penurunan pendapatan dan meningkatnya kebutuhan layanan dasar
menuntut kebijakan fiskal yang lebih tajam, transparan, dan berpihak pada masyarakat.