Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Yehezkiel Loudoe, menegaskan pentingnya dukungan terhadap program Pemerintah Kota Kupang, terutama penanganan sampah, kesiapan musim penghujan, dan pembahasan anggaran. Pernyataan disampaikan pada 17 November 2025 di DPRD Kota Kupang.
Kupang – Wakil Ketua II DPRD Kota Kupang, Yehezkiel Loudoe, menegaskan bahwa seluruh program Pemerintah Kota Kupang harus menjadi perhatian bersama dan tetap mendapat dukungan demi kemajuan kota. Hal tersebut disampaikannya kepada media pada Senin (17/11/2025) di Kantor DPRD Kota Kupang.
Dalam pernyataannya, Loudoe menyoroti berbagai persoalan perkotaan, terutama penanganan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang menurutnya mulai menunjukkan kinerja positif.
“Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Urus sampah itu tidak segampang yang kita bicarakan. Butuh waktu, penelitian, dan sistem yang kuat. Tapi saya melihat sudah ada perkembangan, mudah-mudahan bisa lebih baik ke depan,” ujarnya.
Loudoe juga menilai kepemimpinan DLHK saat ini cukup responsif karena turun langsung ke lapangan, berbeda dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, gaya kerja seperti itu harus terus dipertahankan.
Selain isu kebersihan, legislator asal partai Demokrasi Perjuangan, PDI-P itu menyinggung persoalan pangan dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, terutama menjelang musim penghujan. Ia menyatakan bahwa lahan pertanian di Kota Kupang memang sangat terbatas, tapi pemerintah tetap perlu memastikan pasokan sembako, termasuk beras dan minyak tanah yang kerap mengalami kelangkaan.
“Memang ada kelangkaan, tetapi saya yakin dengan usaha pemerintah, persoalan itu bisa diatasi. Saya percaya kepemimpinan Pak Wali Kota mampu mengendalikan situasi ini,” tambahnya.
Terkait agenda pembahasan anggaran daerah, Loudoe menjelaskan bahwa DPRD belum dapat memulai rapat karena dokumen pengajuan dari eksekutif belum disampaikan. Ia menegaskan bahwa proses tersebut tetap mengikuti regulasi yang mengatur waktu pembahasannya.
“Kalau dokumennya sudah ada, kita langsung kaji. Ada waktu tujuh sampai sembilan hari untuk pelajari sebelum masuk pembahasan. Targetnya November harus selesai, tapi itu tergantung kelengkapan dari pemerintah,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Loudoe mengingatkan pentingnya menjaga hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang demi menghindari kebingungan di tengah masyarakat.
“Kita mitra kerja, bukan saling menyalahkan. Masyarakat bisa bingung kalau kita ribut. Makanya saya memilih sikap tenang dalam berpikir dan menyampaikan aspirasi, supaya tidak menambah kegaduhan,” tutupnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Loudoe kembali menegaskan dukungan DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. *go
