"Wali Kota Kupang tunjukkan empati pada fraksi DPRD, Ketua DPRD beri apresiasi. APBD Perubahan difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, dan UMKM."
Kupang – Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kota Kupang, Sabtu (13/9/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Richard E. Odja berlangsung dengan baik dan mengedepankan kolaborasi. Rapat ini selain dihadiri para anggota DPRD Kota Kupang, hadir pula Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo didampingi Wakil Wali Kota, Serena Francis berserta Pj. Sekda Ignas Lega dan jajaran pemerintah Kota Kupang.
Dalam rapat pendapat akhir terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Wali Kota Christian Widodo menunjukkan rasa empati terhadap berbagai pendapat yang disampaikan delapan fraksi DPRD, mulai dari Hanura, Perindo, PSI hingga Bersatu.
“APBD itu bukan semata angka-angka, tapi bermakna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinamika dalam sidang wajar, yang penting tujuan kita sama: mensejahterakan masyarakat,” tegas dr. Christian Widodo.
Meski terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp32 miliar akibat opsi pajak dari provinsi, Wali Kota menegaskan prioritas tidak bergeser. Fokus Pemkot tetap pada pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal.
Sebagai bentuk terobosan, Pemkot Kupang menghadirkan Saboaq sebagai pilot project dan meluncurkan inovasi baru bernama Flotia di kawasan Timor Raya. Flotia akan menjadi ruang UMKM kuliner dan kreasi yang beroperasi setiap hari, dengan harapan bisa direplikasi hingga ke tingkat kecamatan.
“UMKM tidak hanya berjualan, tapi juga berkreasi menghasilkan produk-produk terbaik. Pemerintah harus kreatif, inovatif, dan tetap menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tambah Wali Kota.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Ricard Odja, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rapat paripurna tersebut. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen eksekutif terhadap jalannya demokrasi dan pengelolaan anggaran secara transparan.
“Kami melihat meski ada pengurangan dari provinsi, Pemkot tetap konsisten jalankan program prioritas. Beasiswa tetap aman, pembangunan sekolah berjalan, kesehatan sesuai janji Wali Kota, bahkan kubur gratis tetap dilanjutkan,” ujar Ricard.
Ketua DPRD juga menyoroti pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang yang menembus Rp293 miliar, sebuah sejarah baru sejak kota ini berdiri. Ia menilai capaian ini patut diapresiasi meski masih ada hal yang perlu dievaluasi untuk lebih maksimal ke depan.
Lebih lanjut, DPRD mendukung program Saboaq dan Flotia karena dilihat sebagai penggerak ekonomi lokal yang dapat melibatkan masyarakat, perbankan, maupun pihak ketiga. Menurutnya, pemerintah memang harus menjadi inisiator, tetapi kolaborasi multipihak sangat dibutuhkan agar UMKM semakin berkembang.
“Saboaq itu motor penggerak. Tidak semua harus oleh pemerintah. Bisa bank, kelompok masyarakat, atau pihak lain yang lakukan. Yang penting ada yang mulai, dan pemerintah telah mengambil peran itu,” tambah Ricard.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS Perubahan, yang menandai sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif Kota Kupang.
Kolaborasi erat antara Wali Kota Kupang dan DPRD menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan pembangunan kota. Dengan prioritas yang jelas pendidikan, kesehatan, dan UMKM, APBD Perubahan 2025 tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *(go)