"Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe murka soal izin PBG yang sulit. Ia menuding ada dugaan setoran demi keluarnya izin."
Kupang – Suasana rapat perubahan anggaran DPRD Kota Kupang, Kamis (11/9/2025), memanas setelah Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, melontarkan kritik keras kepada pemerintah kota melalui Dinas PUPR.
Dalam sidang tersebut, Yeskiel yang juga Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan menuding adanya praktik tidak transparan dalam proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ia menduga, izin bisa dikeluarkan bagi pihak-pihak tertentu yang bersedia membayar sejumlah uang.
“Pemerintah melalui PUPR mengancam akan membongkar rumah-rumah yang tidak punya izin. Tapi rakyat justru dipersulit mengurus PBG. Ada yang bisa dapat izin, karena diduga ada setoran,” tegas Yeskiel dengan nada tinggi.
Tak hanya itu, Yeskiel juga menyinggung dugaan penipuan anggaran Bimtek di lingkup Dinas PUPR. Menurutnya, anggaran untuk Bimtek sudah diminta, tetapi pelaksanaannya tidak jelas.
Dalam rapat tersebut, ia bahkan menyatakan siap memimpin aksi demonstrasi demi menuntut pemerintah agar izin PBG tidak lagi dipersulit masyarakat.
Lebih lanjut, Yeskiel menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang sebenarnya bisa diperoleh dalam jumlah besar dari sektor izin PBG, karena masih banyak rumah yang belum memiliki izin. Namun jika perizinan dipersulit dan hanya menguntungkan pihak tertentu, maka rakyat akan menjadi korban.
“PBG ini salah satu sumber PAD terbesar. Jangan dibuat ribet, apalagi kalau ada permainan. Rakyat yang jadi korban,” pungkasnya. *(go)
