Kupang— Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima kunjungan resmi dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana (Undana), Dr. William Djani, M.Si, bersama jajaran akademisi FISIP, Rabu (25/6/2025) di ruang kerja Gubernur.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan rencana pelaksanaan IAPA 2025 Annual Conference and Congress di Undana Kupang pada 27–28 Oktober mendatang dengan tema “Indigenous Public Administration: Bridging Tradition, Innovation, and Governance for a World-Class Public Sector.” Dalam kesempatan tersebut, Dekan FISIP Undana juga mengundang langsung Gubernur sebagai narasumber sekaligus meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai sponsor resmi kegiatan berskala nasional tersebut yang akan dihadiri lebih dari 500 akademisi dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia.
Selain menyambut baik rencana kegiatan akademik berskala nasional ini, Gubernur NTT menekankan pentingnya peran FISIP Undana dalam memperkuat basis data pembangunan daerah yang selama ini dinilai belum lengkap dan belum terbarui secara menyeluruh.
“Banyak investor datang karena melihat potensi NTT, tapi kita selalu kesulitan ketika diminta data konkret per daerah, hingga pelosok desa. FISIP Undana, khususnya Jurusan Administrasi Negara, saya minta bisa berkolaborasi dalam penyusunan data pembangunan yang akurat dan up-to-date,” ujar Gubernur.
Tak hanya itu, Gubernur juga menyoroti masalah sosial yang turut berdampak pada pembangunan SDM, yakni tingginya angka stunting di NTT yang disebabkan oleh praktik pernikahan dini dan pergaulan bebas di kalangan mahasiswa.
“Kehidupan mahasiswa di kos-kosan perlu perhatian serius. Banyak yang hamil di luar nikah karena kumpul kebo, lalu melahirkan anak yang tidak dirawat optimal sehingga berujung pada stunting. Kita ingin duduk bersama menyusun Perda tentang kos-kosan sebagai langkah solusi,” tegas Gubernur.
Dekan FISIP Undana, Dr. William Djani, menegaskan kesiapan lembaganya untuk terus bersinergi dengan Pemprov NTT.
“Kami siap berkolaborasi baik dalam riset, pengembangan SDM, dan pemberdayaan masyarakat. Soal stunting, memang ini butuh rekayasa sosial, penguatan norma, dan edukasi lintas sektor agar norma pernikahan dini bisa berubah,” ujarnya.
Diskusi strategis ini menjadi momentum penting dalam mendorong peran aktif institusi pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan di NTT. Dukungan akademik terhadap kebijakan publik akan menjadi katalisator menuju NTT yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. *(dit)
