Kupang – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Senin (26/5/2025). Bupati SBD, Ibu Ratu Wulla, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut.
"Iya, kita bersyukur atas hasil laporan hari ini. Opini WTP ini adalah bukti kinerja keuangan yang akuntabel dan juga menjadi cambuk untuk terus melakukan pembenahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Bupati kepada media usai acara.
Meski hasil pemeriksaan tidak mencatat adanya temuan signifikan, Bupati menegaskan bahwa ke depan akan ada tindak lanjut terhadap beberapa catatan kecil di beberapa dinas.
"Secara umum tidak ada pengecualian yang berat. Rata-rata mudah ditindaklanjuti. Hanya ada sedikit hal teknis kecil di beberapa dinas. Itu akan segera ditindaklanjuti," tambahnya.
Terkait aset daerah, Bupati menyebut akan ada evaluasi terhadap penggunaan aset, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur dan belanja modal seperti jalan dan aset pembelian pemerintah daerah.
"Kita tidak perlu marah-marah. Tidak ada temuan berat. Ini semua on the track pada opini WTP," tegas Bupati SBD.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Rudolf Radu Holo, menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten SBD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam keterangannya, Rudolf menegaskan bahwa ini adalah kali keempat SBD menerima opini WTP, sebuah prestasi yang menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.
“Kami berterima kasih kepada BPK dan juga kepada Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras dalam memperbaiki tata kelola administrasi,” ujarnya.
Rudolf menekankan bahwa capaian WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju pelayanan publik yang lebih baik. Ia berharap pencapaian ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjadi motivasi dalam menata keuangan daerah dengan lebih tertib dan transparan.
Lebih lanjut, Rudolf juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dan konsistensi dalam mempertahankan opini WTP. Menurutnya, mempertahankan jauh lebih sulit dibanding meraih. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti semua rekomendasi BPK agar tata kelola keuangan terus membaik. *(go)