Wakil Bupati Sikka : Kami ke Desa karena kami adalah pemimpin yang bertanggungjawab


mutiaratimur.net- Wakil Bupati Sikka,  Romanus Woga menegaskan bahwa dirinya bersama Bupati Sikka hadir dalam setiap kesempatan di Desa karena kami adalah Bupati dan wakil bupati Sikka yang bertanggung jawab atas amanat yang diberikan oleh rakyat kepada kami. 
Ia menegaskan hal itu ketika menyampaikan arahannya ketika penyaluran program Bantuan Langsung Tunai  Dana Desa (BLT-DD), Desa Lela,  Kecamatan Lela,  Kabupaten Sikka,  NTT, yang berlangsung di halaman Kantor Desa Lela,  Rabu,  01 Juli 2020.
Ia juga mengatakan sebagai pemimpin daerah ini,  kami berdua wajib berada di setiap kesulitan masyarakat Kabupaten Sikka sampai di seluruh pelosok daerah.

 "Kami wajib ada di setiap kesempatan dan setiap kegiatan pemerintahan,  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,  karena itu bagian dari tugas kami, " katanya menegaskan sembari mengatakan pemimpin yang ada di belakang meja adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab. 

Hadir dalam kesempatan penyaluran BLT-DD, Bupati Sikka,  Fransiskus Roberto Diogo,  Ketua TP-PKK Kabupaten Sikka,  Ny. Maria Cahyani Idong,  Pimpinan OPD Kabupaten Sikka, Danramil 160303 Paga,  Anggota Polsek Lela,  para penerima BLT dan udangan lainnya. 

Pada kesempatan itu,  Wakil Bupati Sikka, yang juga Sesepuh KOPDIT Indonesia, memberikan sosialisasi terkait upaya pemerintah kabupaten Sikka menuju pemberlakuan new normal dan berbagai ketentuan yang berlaku baik di tingkat nasional, regional maupun daerah Kabupaten Sikka termasuk lokal di tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu,  Bupati Sikka yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Sikka, Fransiskus Roberto Diogo yang akrab disapa Robi Idong,  menjelaskan selain BST dari Pusat,  BLT Dana Desa saatnya kita luncurkan BLT dana desa untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BST,  BLT DD maka pemerintah kabupaten Sikka sudah menyiapkan anggaran sebesar 24,5 miliar. "Intervensi dari pusat sebesar  47.000 KK dari Pusat, 5.100 KK dari APBD Provinsi NTT dan 
26.000 KK dari Dana Desa," katanya. ***(Mm)

Iklan

Iklan