KUPANG, MUTIARA-TIMUR.COM – Pemerintah Kota Kupang mulai menyiapkan arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah alokasi anggaran Rp500 juta untuk setiap kelurahan yang diharapkan menjadi instrumen pemerataan pembangunan hingga tingkat lingkungan.
Namun, program tersebut tidak sekadar berbicara tentang pembagian anggaran. Pemerintah dituntut memastikan setiap rupiah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., saat membacakan Tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027.
Penyampaian tanggapan berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-10 Sidang I Tahun 2026/2027 DPRD Kota Kupang, Rabu (18/11/2026) malam.
Dalam tanggapannya, Serena menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip money follows program, yakni mengarahkan belanja daerah pada program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap penyelesaian persoalan warga.
Rp500 Juta per Kelurahan Harus Tepat Sasaran
Terkait alokasi Rp500 juta per kelurahan, Pemerintah Kota Kupang mengapresiasi masukan DPRD agar distribusi anggaran tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
Pemkot membuka ruang agar pembagian anggaran memperhatikan luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta tingkat urgensi kebutuhan pembangunan di setiap kelurahan.
Usulan yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan melewati proses verifikasi secara berjenjang. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan administrasi serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program.
Dengan demikian, program Rp500 juta per kelurahan diharapkan tidak berhenti sebagai kebijakan anggaran, tetapi benar-benar menjadi sarana menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah.
PAD Digenjot, Ketergantungan Transfer Pusat Ditekan
Di sisi pendapatan, Pemkot Kupang berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, perluasan pembayaran digital melalui QRIS, pemasangan tapping box, penataan parkir, optimalisasi aset daerah, hingga penertiban perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Langkah tersebut menjadi penting agar kemampuan keuangan daerah semakin kuat dan pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
Pendidikan dan Kesehatan Dapat Anggaran Ratusan Miliar
Dalam RAPBD 2027, pemerintah menetapkan tujuh prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengendalian banjir, persampahan, penanganan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta peningkatan pelayanan publik.
Untuk sektor pendidikan, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan direncanakan mencapai Rp418,89 miliar.
Sementara sektor kesehatan memperoleh alokasi Rp154,46 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp8,50 miliar disiapkan untuk mendukung operasional Posyandu dan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP).
RSUD S.K. Lerik juga direncanakan memperoleh anggaran sekitar Rp75,67 miliar guna mendukung operasional rumah sakit serta pengadaan peralatan medis prioritas.
Besarnya alokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Jalan, Drainase, Rumah Layak Huni hingga Penanganan Sampah
Pada sektor infrastruktur, Pemkot Kupang memprioritaskan pembangunan jalan, drainase, pengendalian banjir, jaringan air bersih, sanitasi, serta fasilitas pelayanan publik.
RAPBD 2027 juga merencanakan anggaran sekitar Rp2,14 miliar untuk pembangunan 19 unit rumah layak huni.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp3,36 miliar untuk peningkatan jalan lapen dan paving block yang tersebar di enam kecamatan.
Persoalan persampahan juga mendapat perhatian melalui rencana anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp41,44 miliar.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pengadaan tanah bagi rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pengadaan peralatan, serta penyediaan kontainer sampah guna memperkuat pelayanan kebersihan kota.
UMKM dan Ekonomi Rakyat Ikut Didorong
Pemerintah juga berupaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
Dukungan yang direncanakan mencakup peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, legalitas usaha, sertifikasi produk, hingga perluasan pemasaran.
Khusus Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), hasil verifikasi faktual pada Oktober 2026 mencatat sebanyak 34 kelurahan telah memenuhi persyaratan untuk pengguliran tahap berikutnya.
Program ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi lebih luas sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat.
Kupang Bersiap Sambut PON XXII Tahun 2028
Tidak hanya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, Pemkot Kupang juga mulai mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan PON XXII Tahun 2028.
Persiapan dilakukan melalui pendataan fasilitas olahraga dan sarana pendukung, disertai pembenahan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah berharap momentum olahraga nasional tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi UMKM, sektor perhotelan, transportasi, dan kuliner di Kota Kupang.
Penyesuaian Anggaran, Pelayanan Publik Tetap Prioritas
Menanggapi penyesuaian postur RAPBD 2027, Serena menjelaskan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian setelah terbitnya rincian resmi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar perencanaan anggaran tetap realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Meski demikian, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Pemkot akan mengoptimalkan efisiensi belanja rutin yang tidak prioritas sehingga ruang anggaran dapat lebih diarahkan untuk pelayanan publik dan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra Apresiasi Program Rp500 Juta per Kelurahan
Dalam Pemandangan Umum Fraksi Gerindra, Sekretaris Fraksi, Dance Bistolen, S.Pd., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang yang menjadikan program Rp500 juta per kelurahan sebagai salah satu langkah baru dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Dance, kebijakan tersebut menjadi harapan masyarakat yang selama ini telah menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan melalui Musrenbang kelurahan tahun 2026.
Ia berharap aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dapat diakomodasi dan direalisasikan berdasarkan skala prioritas.
Dance juga mengingatkan agar distribusi anggaran mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tingkat urgensi kebutuhan sehingga pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran.
Fraksi PKB Ingatkan Pendidikan, Kesehatan dan UMKM
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB, Roy R. Riwu Kaho, S.H., menegaskan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan bukan sekadar kewajiban konstitusional pemerintah, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat.
Fraksi PKB meminta agar sejumlah kebutuhan penting mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran 2027, antara lain beasiswa bagi keluarga kurang mampu, insentif guru honorer, perbaikan sekolah rusak, serta subsidi bagi sekolah swasta.
Di sektor kesehatan, Fraksi PKB mendorong agar pembiayaan BPJS bagi warga miskin, ketersediaan obat-obatan di Puskesmas, serta pemerataan tenaga kesehatan, terutama di Puskesmas wilayah pinggiran, menjadi prioritas pemerintah.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap UMKM sebagai salah satu penopang perekonomian Kota Kupang yang dikenal sebagai kota jasa, pendidikan, dan industri.
Karena itu, pemerintah diminta menyediakan dukungan anggaran yang jelas dan berkelanjutan bagi pelatihan, permodalan, serta pemasaran UMKM, pedagang kecil, dan pelaku ekonomi kreatif.
Ujian Sesungguhnya Ada pada Realisasi
Berbagai program dan alokasi anggaran yang disiapkan dalam RAPBD 2027 menunjukkan arah kebijakan Pemkot Kupang untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, besarnya anggaran dan banyaknya program yang direncanakan tentu belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Masyarakat membutuhkan bukti nyata berupa pembangunan yang dirasakan, pelayanan yang semakin baik, serta persoalan lingkungan dan kebutuhan dasar yang perlahan terselesaikan.
Program Rp500 juta per kelurahan, misalnya, akan menjadi kebijakan yang berarti apabila mampu menjawab kebutuhan riil warga, dilaksanakan secara transparan, dan diawasi bersama.
Menutup tanggapannya, Serena menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah berharap pembahasan bersama legislatif dapat menghasilkan APBD 2027 yang transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di Kota Kupang.
Kini, publik tentu menunggu bagaimana seluruh rencana tersebut diterjemahkan menjadi realisasi. Sebab, APBD yang baik bukan hanya terlihat besar dalam dokumen, tetapi harus terbukti manfaatnya bagi masyarakat. **usgo
