MAUMERE - Dugaan pelelangan emas milik nasabah tanpa pemberitahuan yang dapat dibuktikan, menyeret Unit Pegadaian Nita, Kabupaten Sikka, ke dalam sorotan. Persoalannya bukan sekadar barang gadai yang telah dilelang, melainkan transparansi prosedur dan pertanggungjawaban terhadap hak nasabah.
Nasabah dalam perkara ini adalah Agnes Darjanti_. Sementara pemilik sah emas tersebut adalah Yohanes Leonardo Dara Paji.
Menurut keterangan Yohanes Leonardo Dara Paji, dia sebagai pemilik sah tidak terekam dalam database Pegadaian, padahal saat transaksi gadai, KTP pemilik sah sudah diminta. Karena itu, nomor HP yang tercatat di Pegadaian hanya nomor nasabah, bukan nomor pemilik sah.
Leonardo mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai jatuh tempo maupun peringatan sebelum emas miliknya dilelang. Ketika meminta bukti pemberitahuan, pihak Pegadaian Nita justru disebut berdalih komputer telah di-reset dan arsip administrasi hilang akibat perpindahan kantor.
Persoalan ini mencuat setelah Agnes dan Leonardo mendatangi Kantor Cabang Pembantu Pegadaian Nita pada Senin, 16 November 2026, pagi hari. Mereka datang bersama keluarga dan pemilik sah emas dengan membawa KTP untuk mengurus sisa uang hasil lelang.
Namun kedatangan tersebut justru membuka sejumlah pertanyaan. Nasabah mengaku tidak pernah memperoleh informasi bahwa barang gadai tersebut akan dilelang.
Menurut keterangan Agnes, emas itu digadaikan pada November 2025. Pada Maret 2026, ia mengaku telah membayar angsuran pokok, bunga, serta sejumlah biaya administrasi dengan total sekitar Rp6 juta.
Setelah pembayaran tersebut, nasabah mengaku tidak lagi menerima pemberitahuan mengenai perkembangan pinjaman maupun tanggal jatuh tempo, hingga barang gadai dinyatakan telah dilelang.
Tidak ada SMS, telepon, pesan WhatsApp, ataupun surat pemberitahuan resmi yang diterimanya sebelum pelelangan.
Pada Senin, 16 November 2026, sekitar pukul 14.00 WITA, pihak Pegadaian Nita disebut menyatakan pemberitahuan sebelumnya telah diberikan. Namun ketika diminta memeriksa data melalui sistem komputer, menurut keterangan nasabah, bukti pemberitahuan tersebut tidak ditemukan.
Alasan yang disampaikan justru menambah tanda tanya. Pihak Pegadaian disebut beralasan komputer telah di-reset ulang.
Ketika nasabah meminta bukti alternatif berupa arsip atau hasil cetak data pemberitahuan, pihak Pegadaian disebut menyampaikan arsip tersebut hilang karena kantor baru saja berpindah lokasi beberapa minggu sebelumnya.
Pertanyaan lain muncul ketika nasabah meminta penjelasan mengenai surat peringatan. Menurut pengakuannya, seorang karyawan KCP Pegadaian Nita menyebut surat peringatan hanya diterbitkan untuk gadai BPKB, sedangkan gadai emas tidak.
Pada Selasa, 17 November 2026, Agnes bersama Leonardo sebagai pemilik sah emas kembali mendatangi KCP Pegadaian Nita. Mereka bermaksud menemui Kepala Cabang Pegadaian Maumere untuk meminta penjelasan langsung.
Namun setelah menunggu berjam-jam, pertemuan tersebut tidak terlaksana. Mereka justru diarahkan untuk datang langsung ke Maumere.
Arahan itu dipertanyakan nasabah. Sebab transaksi gadai dilakukan di Unit Pegadaian Nita. Karena itu mereka berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan dan ditangani oleh pihak yang berwenang tanpa harus berpindah-pindah tempat.
Mediasi di Polsek Nita
Persoalan status kepemilikan itu sempat dibahas alot dalam mediasi di Polsek Nita.
Menurut pengakuan Yohanes Leonardo Dara Paji, dalam mediasi tersebut ia mempertanyakan mengapa namanya tidak terekam sebagai pemilik sah dalam sistem Pegadaian.
“Ini kelalaian siapa? Saya atau pegawainya bapak? Padahal, dari awal informasi, saya dimintai kirim foto KTP via japri dalam urusan pengisian dokumen gadai,” ujarnya.
Ia mengaku mengira KTP tersebut sudah diisi dalam sistem dan dokumen gadai. Ternyata, menurutnya, yang tercatat hanya nasabah, dengan alasan kredit untuk keperluan rumah tangga.
Yohanes Leonardo Dara Paji juga mempertanyakan untuk apa KTP-nya diminta dan mengapa ia ditanya apakah dirinya pemilik sah, jika pada akhirnya namanya tidak dicatat sebagai pemilik sah.
“Kalau memang begitu, untuk apa saya dimintai KTP dan ditanyain apakah saya pemilik sah? Kalau memang tahu dari awal begitu, mestinya di reject / ditolak,” katanya.
Ia juga mempertanyakan mengapa dirinya tidak diminta menandatangani surat-surat sebagai pemilik sah, padahal menurutnya itu merupakan dokumen penting Pegadaian.
“Harus dari awal menandatangani surat menyurat sebagai pemilik sah sebagai dokumen penting Pegadaian. Kenapa tidak dilakukan? Padahal KTP saya dimintai kirim. Ditanyain apa saya pemilik sah, saya jawab iya. Terus untuk apa KTP saya kirim via WhatsApp dan jawaban iya saya?” ujarnya.
Penjelasan Kepala Pegadaian Cabang Maumere
Sementara itu, Kepala Pegadaian Cabang Maumere memberikan penjelasan singkat terkait persoalan tersebut.
Ia menjelaskan, kode _a.t.a_ pada daftar kredit jatuh tempo berarti pihak Pegadaian telah melakukan telepon ke nomor nasabah yang aktif, namun tidak diangkat.
Ia juga menyampaikan data lain dalam daftar tersebut sengaja diblok karena berkaitan dengan data pribadi nasabah.
Terkait waktu pelelangan, ia menjelaskan barang jaminan tersebut jatuh tempo pada 13 Juli, dan baru terjual lelang pada 9 November 2026. Menurutnya, waktu yang diberikan sudah lebih dari 3 bulan sejak jatuh tempo hingga barang jaminan dilelang.
Hingga berita ini diterbitkan, perbedaan keterangan antara nasabah dan pihak Pegadaian mengenai bentuk dan bukti pemberitahuan tersebut masih menjadi pokok persoalan yang perlu dijelaskan lebih lanjut secara terbuka. **Ah
