MAUMERE, Mutiara Timur – Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yoseph Karmanto Eri, S.Fil., yang akrab disapa Manto Eri, mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka agar segera membayarkan dana Covid-19 tahap dua kepada para dokter dan tenaga kesehatan (nakes) di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
Desakan tersebut disampaikan Manto Eri saat diwawancarai pada Rabu, 18 November 2026. Ia menegaskan, pembayaran dana tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak tenaga kesehatan yang telah mengabdi selama masa penanganan pandemi Covid-19.
Manto Eri yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Sikka itu mengatakan, anggaran untuk pembayaran tersebut telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026. Bahkan, pembahasan perubahan anggaran telah dilakukan dan disahkan.
"Ini kan sudah anggaran tahun 2026. Perubahan sudah dibahas dari Ketum dan sudah diketok. Kenapa sampai sekarang belum dibayar? Saya minta segera dibayar ke para dokter, perawat, dan para nakes yang lain," ujar Manto Eri.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut bukan hadiah, melainkan hak yang harus dibayarkan. Para dokter, perawat, bidan, tenaga laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, serta tenaga penunjang lainnya telah bekerja di garda terdepan ketika pandemi Covid-19 melanda Kabupaten Sikka.
"Mereka sudah bekerja. Mereka sudah menyelesaikan tugasnya. Negara sudah mengakui lewat anggaran. Tinggal bayar. Jangan bikin mereka menunggu lagi," katanya.
Manto Eri menyampaikan tiga tuntutan terkait penyelesaian pembayaran tersebut.
Pertama, Pemerintah Kabupaten Sikka diminta segera mencairkan dan membagikan dana Covid-19 tahap dua kepada para dokter dan tenaga kesehatan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang berhak menerima, sesuai daftar penerima yang telah ditetapkan.
Kedua, Pemerintah Kabupaten Sikka bersama manajemen RSUD dr. T.C. Hillers Maumere diminta membuka data secara transparan, mulai dari dasar hukum, sumber anggaran, daftar penerima, besaran pembayaran berdasarkan kategori, hingga tahapan penyaluran.
Ketiga, pembayaran harus dilakukan secara utuh sesuai hak masing-masing penerima, tanpa potongan yang tidak memiliki dasar hukum maupun penyimpangan oleh pihak mana pun.
"Kalau anggaran sudah ada, dokumen sudah lengkap, pembahasan sudah selesai, apa lagi alasannya untuk menunda? Jangan sampai nakes merasa perjuangannya tidak dihargai," ujar Manto Eri.
Ia memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga hak para dokter dan tenaga kesehatan dibayarkan.
"Saya akan kawal ini. Kalau sampai tidak dibayar, saya akan terus bersuara. Ini menyangkut harkat para pejuang kesehatan Sikka," tegasnya.
Manto Eri juga meminta agar para dokter dan tenaga kesehatan tidak dibiarkan berjuang sendiri untuk menagih hak yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Jangan biarkan dokter dan nakes menagih haknya sendiri-sendiri. Negara harus hadir. Pemerintah harus bayar," tutup Manto Eri. ** Ah
