KUPANG, MUTIARA-TIMUR.COM — Pemerintah Kota Kupang terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai dampak perubahan iklim yang semakin kompleks. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan peran Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim sebagai wadah koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan di tingkat kota.
Langkah ini menjadi salah satu fokus dalam kegiatan “Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Koordinasi Kelompok Kerja Teknis Perubahan Iklim Tingkat Kota” yang berlangsung di Hotel NEO Kupang, Kamis, 17 September 2026.
Kegiatan tersebut didukung oleh Catholic Relief Services (CRS) Indonesia melalui program CAPACities – Kemitraan Aksi Iklim di Kota-Kota Asia. Dukungan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas sekaligus mekanisme kerja Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang agar mampu menjalankan koordinasi secara lebih efektif dan terarah.
Perubahan iklim dinilai memberikan dampak yang saling berkaitan terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya menyentuh persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengurangan risiko bencana, perlindungan sosial, pendidikan, perikanan, infrastruktur, hingga perencanaan pembangunan daerah.
Kondisi tersebut membuat penanganan perubahan iklim tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah secara sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi lintas sektor, pertukaran informasi serta pemanfaatan data agar kebijakan dan program adaptasi perubahan iklim dapat dirancang secara terpadu dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, anggota Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang didorong untuk meninjau kembali prioritas dalam Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kota Kupang.
Peninjauan tersebut juga diarahkan untuk memperjelas peran masing-masing pihak serta menyepakati langkah tindak lanjut yang dapat diintegrasikan ke dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.
Sekretaris Bappeda Kota Kupang, Imelda Fongi, menegaskan bahwa penguatan koordinasi menjadi bagian penting agar agenda adaptasi perubahan iklim tidak berhenti sebatas dokumen perencanaan.
“Penguatan koordinasi menjadi penting agar upaya adaptasi perubahan iklim tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang dilaksanakan bersama oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya,” ujar Imelda Fongi.
Menurutnya, koordinasi yang berjalan baik diharapkan dapat memastikan berbagai rencana adaptasi benar-benar diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersama.
Melalui mekanisme koordinasi yang diperkuat, Pokja Perubahan Iklim diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi dan pertukaran informasi. Pokja juga diharapkan mampu mendorong lahirnya prioritas bersama, pelaksanaan aksi nyata, pemantauan, serta tindak lanjut terhadap berbagai upaya adaptasi perubahan iklim di Kota Kupang.
Kegiatan ini menargetkan teridentifikasinya sejumlah prioritas tindak lanjut dari Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat kota. Selain itu, diharapkan dapat ditetapkan dan mulai diimplementasikan 1–2 aksi prioritas yang melibatkan perangkat daerah terkait secara terkoordinasi.
Perkembangan pelaksanaan aksi tersebut selanjutnya akan didokumentasikan dan ditinjau melalui mekanisme Pokja Perubahan Iklim. Dengan demikian, proses koordinasi tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat dilanjutkan dengan pemantauan terhadap pelaksanaan dan capaian aksi di lapangan.
Penguatan Pokja Perubahan Iklim ini merupakan bagian dari dukungan program CAPACities dalam memperkuat tata kelola perubahan iklim yang inklusif. Program tersebut juga mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan dalam merespons berbagai risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.
Bagi Kota Kupang, penguatan tata kelola menjadi penting karena dampak perubahan iklim memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai aspek pembangunan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, integrasi isu perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan menjadi salah satu langkah untuk membangun kesiapsiagaan daerah secara lebih sistematis.
Dengan koordinasi lintas sektor yang semakin kuat, Kota Kupang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan sekaligus aksi adaptasi perubahan iklim yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketangguhan Kota Kupang dalam menghadapi risiko dan dampak perubahan iklim, sekaligus memastikan pembangunan kota tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perubahan kondisi lingkungan. **Usgo
