Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang di kawasan Meikarta, Cikarang, guna mendukung Program 3 Juta Rumah.
Komitmen hibah lahan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026). Lahan hibah tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Lippo Cikarang atas komitmen hibah lahan ini. Mudah-mudahan langkah ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh pihak swasta lainnya. Karena itu, kami berkomitmen mempercepat proses hibah agar para pihak yang ingin membantu pemerintah tidak kapok akibat proses yang terlalu lama,” ujar Menteri Nusron.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan serta pihak terkait untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi hibah.
Menteri Nusron optimistis proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu singkat, selama seluruh dokumen dan status lahan telah memenuhi persyaratan hukum.
“Insyaallah besok kami langsung rapat dengan jajaran bersama teman-teman dari DJKN. Kita lihat dokumennya, mudah-mudahan kurang dari satu bulan sudah selesai. Selama bahan bakunya clean and clear, mana yang bisa kita laksanakan akan langsung kita laksanakan,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan proses hibah menjadi penting agar semangat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat terus terjaga.
Dokumen pernyataan komitmen penghibahan lahan ditandatangani oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Badan Pengelola Investasi Danantara, serta jajaran direksi Lippo Group.
Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad, serta Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida. **

