Jakarta, Mutiara-Timur.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun strategi anggaran tahun 2027 dengan menekankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
Langkah ini dilakukan melalui pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang menjadi dasar teknis perencanaan anggaran kementerian tersebut.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional dan dinamika geopolitik global menuntut perencanaan yang lebih cermat dan efisien.
“Kita harus betul-betul efisien, tetapi tetap menghasilkan output besar bagi masyarakat. Kualitas layanan tidak boleh terganggu,” ujarnya saat membuka rapat pembahasan, Senin (6/4/2026).
Pembahasan ini dijadwalkan berlangsung hingga 13 April 2026 dan melibatkan berbagai unit kerja pusat ATR/BPN. Fokus utama diarahkan pada penyusunan program yang tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga tertib secara struktur, logika, serta pembiayaan.
Dalu menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan implementasi di lapangan, termasuk ketepatan nomenklatur output, tahapan kegiatan, hingga kewajaran anggaran.
Ia juga mengingatkan agar program yang tidak seimbang antara realisasi fisik dan penggunaan anggaran segera dievaluasi ulang.
“Semua proses harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa evaluasi internal menemukan banyak komponen KRO dan RO sejak 2025 yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan.
Menurutnya, pembaruan struktur anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran.
“Perubahan ini akan membuat perencanaan anggaran 2027 lebih detail dan tanpa keraguan dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Dengan langkah ini, ATR/BPN berharap mampu menghadirkan layanan pertanahan yang semakin profesional, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. **
