KUPANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Rudolf Radu Holo, menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten SBD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025, di Kota Kupang.
Dalam keterangannya, Rudolf menegaskan bahwa ini adalah kali keempat SBD menerima opini WTP, sebuah prestasi yang menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. “Kami berterima kasih kepada BPK dan juga kepada Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras dalam memperbaiki tata kelola administrasi,” ujarnya.
Rudolf menekankan bahwa capaian WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju pelayanan publik yang lebih baik. Ia berharap pencapaian ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjadi motivasi dalam menata keuangan daerah dengan lebih tertib dan transparan.
Lebih lanjut, Rudolf juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dan konsistensi dalam mempertahankan opini WTP. Menurutnya, mempertahankan jauh lebih sulit dibanding meraih. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti semua rekomendasi BPK agar tata kelola keuangan terus membaik.
Menanggapi 100 hari kerja Bupati SBD, Rudolf menyatakan bahwa langkah awal pemerintahan saat ini menunjukkan keseriusan dalam menyerap aspirasi masyarakat. “Bupati dan jajaran turun langsung ke lapangan, ini hal positif. Kita bisa lihat bagaimana visi dan misinya mulai dijalankan,” ucapnya.
Terkait infrastruktur dan potensi daerah, Rudolf mengakui masih ada tantangan, terutama akibat efisiensi anggaran dari pusat. Namun, ia optimis potensi sektor pariwisata dan pasar lokal dapat dimaksimalkan. Ia juga menegaskan pentingnya pelaksanaan perda-perda retribusi untuk mendorong pendapatan asli daerah.
Menanggapi isu viral terkait retribusi wisata sebesar Rp50.000, Rudolf menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan tindakan oknum, bukan gambaran menyeluruh kondisi pariwisata SBD. Ia mendukung langkah cepat Bupati dalam membenahi keamanan dan pelayanan di destinasi wisata.
Menutup pernyataannya, Rudolf berharap agar capaian opini WTP ini menjadi acuan perbaikan berkelanjutan. “Ini bukan akhir, tapi momentum untuk memperbaiki dan mempercepat pelayanan serta pengelolaan pemerintahan yang lebih baik ke depan,” pungkasnya. *(go)
Rudolf Radu Holo, DPRD Sumba Barat Daya, opini WTP SBD 2025, LHP BPK RI NTT, WTP dari BPK, Bupati SBD, pengelolaan keuangan daerah, 100 hari kerja bupati, pariwisata Sumba Barat Daya, retribusi wisata SBD, potensi ekonomi SBD, perda retribusi, pemerintahan SBD, pelayanan publik SBD