OPINI - Ada peristiwa yang membuat sebuah bangsa berhenti sejenak untuk berpikir. Bukan karena gedung pengadilannya megah, bukan pula karena banyaknya orang yang datang menyaksikan, melainkan karena peristiwa itu menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar: martabat manusia, kehormatan, kebenaran, dan kepercayaan terhadap hukum.
Kamis, 5 November 2026, menjadi salah satu hari yang menyita perhatian publik Indonesia. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan kesaksian dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa sebagai terdakwa.
Jokowi datang dengan membawa dokumen pendidikannya. Di hadapan majelis hakim, ia memberikan keterangan dan memperlihatkan ijazah yang selama ini menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
Peristiwa ini bukan sekadar tentang seseorang yang datang ke pengadilan. Ini adalah potret bagaimana sebuah persoalan yang berkembang di ruang publik akhirnya memasuki ruang peradilan.
KETIKA MARTABAT SEORANG MANTAN PRESIDEN DIPERTARUHKAN
Rakyat mungkin memiliki pandangan berbeda tentang Joko Widodo. Ada yang mengagumi perjalanan politiknya, ada yang mengkritik kebijakan pemerintahannya, dan ada pula yang mempertanyakan berbagai keputusan selama sepuluh tahun kepemimpinannya.
Itulah demokrasi. Setiap warga negara berhak memberikan penilaian, kritik, bahkan menyampaikan ketidakpuasan terhadap seorang pemimpin.
Namun, ada batas yang harus dijaga. Kritik harus disampaikan dengan argumentasi dan tanggung jawab. Tuduhan harus memiliki dasar. Informasi yang disebarkan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, setiap orang yang merasa dirugikan juga memiliki hak untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.
Ketika seorang mantan presiden harus berdiri di ruang sidang untuk memberikan kesaksian mengenai persoalan yang menyangkut riwayat pendidikannya, masyarakat patut merenungkan betapa mahalnya harga sebuah kehormatan ketika sudah dipertaruhkan dalam perdebatan publik.
RUMAH KEADILAN BUKAN PANGGUNG PERMUSUHAN
Pengadilan seharusnya menjadi tempat untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum. Bukan tempat untuk melampiaskan kebencian politik, membangun kultus terhadap seseorang, ataupun menghakimi pihak lain sebelum proses peradilan selesai.
Dalam perkara ini, ada hak Jokowi yang harus dihormati sebagai pihak yang merasa dirugikan. Ada pula hak para terdakwa untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan kesempatan membela diri.
Tidak boleh ada pihak yang dianggap bersalah hanya karena tidak disukai publik. Tidak boleh pula seseorang dibebaskan dari kritik hanya karena pernah menduduki jabatan tertinggi di republik ini.
Di hadapan hukum, jabatan bukanlah perisai untuk kebal dari pertanggungjawaban. Sebaliknya, status sebagai warga biasa bukan alasan untuk kehilangan hak mendapatkan keadilan.
Inilah prinsip negara hukum yang harus dijaga bersama.
MENGAPA RAKYAT INDONESIA MENANGIS?
Ungkapan rakyat Indonesia menangis bukan berarti seluruh masyarakat memiliki perasaan atau pandangan yang sama terhadap peristiwa ini.
Tangisan itu adalah metafora atas keprihatinan ketika bangsa yang seharusnya sibuk membangun masa depan justru harus menghabiskan energi dalam pertarungan panjang mengenai tuduhan, pembuktian, kehormatan, dan kepercayaan.
Rakyat masih menghadapi persoalan kemiskinan, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pembangunan.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, perdebatan mengenai ijazah seorang mantan presiden menjadi perhatian nasional.
Tentu, persoalan hukum tetap harus diselesaikan. Tidak ada alasan untuk mengabaikan hak seseorang demi mengejar agenda pembangunan. Namun, bangsa ini juga perlu belajar agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi permusuhan yang tidak berkesudahan.
Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh banyaknya pendukung. Kebenaran juga tidak boleh ditentukan oleh kerasnya suara di media sosial.
Kebenaran harus diuji melalui fakta dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN SAMPAI HUKUM KEHILANGAN KEPERCAYAAN RAKYAT
Peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh elemen bangsa.
Bagi pejabat publik, kehormatan jabatan harus berjalan bersama keterbukaan dan tanggung jawab.
Bagi masyarakat, kebebasan berbicara harus disertai kesadaran untuk tidak menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
Bagi aparat penegak hukum, independensi, objektivitas, dan keberanian menegakkan hukum harus menjadi pegangan.
Dan bagi dunia politik, jangan menjadikan hukum sebagai alat untuk memelihara permusuhan antarkelompok.
Kita tidak boleh membangun demokrasi yang hanya mengakui kebenaran ketika menguntungkan kelompok sendiri. Demokrasi harus memberi ruang kepada perbedaan, kritik, pembuktian, dan penghormatan terhadap putusan pengadilan.
SEJARAH AKAN MENCATAT, HUKUM HARUS MEMBUKTIKAN
Joko Widodo pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia. Ia pernah berdiri di hadapan rakyat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kini, dalam kapasitas sebagai warga negara sekaligus saksi, ia hadir di hadapan majelis hakim.
Perubahan posisi ini mengingatkan kita bahwa jabatan publik memiliki batas waktu, tetapi tanggung jawab hukum dan penghormatan terhadap keadilan berlaku bagi setiap warga negara.
Tidak ada manusia yang boleh ditempatkan di atas hukum. Tidak ada pula manusia yang boleh dirampas haknya atas nama kepentingan politik.
Persoalan ijazah ini hendaknya tidak menjadi alasan untuk membelah masyarakat menjadi dua kubu yang saling membenci. Biarkan proses hukum berjalan. Biarkan hakim menilai bukti dan keterangan secara independen.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia bukan kemenangan satu kelompok atas kelompok lainnya, melainkan tegaknya keadilan yang bisa diterima berdasarkan hukum.
Sebab, ketika rakyat kehilangan kepercayaan terhadap hukum, yang terluka bukan hanya nama seseorang, melainkan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian. Indonesia membutuhkan kebenaran, keadilan, dan persatuan.
Itulah makna sesungguhnya di balik ungkapan: rakyat Indonesia menangis. ** (Marianus Minggo)
