Kupang – Kantor Pertanahan Kota Kupang terus mengimbau masyarakat untuk mengurus sertipikat tanah dan berbagai layanan pertanahan secara mandiri tanpa menggunakan jasa perantara atau calo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang transparan, mudah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa biaya pengurusan layanan pertanahan telah diatur secara resmi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam ketentuan tersebut, besaran biaya layanan pertanahan ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diajukan. Kementerian ATR/BPN tidak mengenal istilah "paket pengurusan sertipikat tanah" dalam penetapan tarif resmi layanan pertanahan.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa pengurusan sertipikat tanah dengan biaya tertentu di luar ketentuan resmi.
Kantor Pertanahan Kota Kupang juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu datang langsung ke kantor pertanahan guna memperoleh informasi mengenai persyaratan, prosedur, serta rincian biaya pelayanan yang dibutuhkan.
Melalui pelayanan yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat mengetahui setiap tahapan pengurusan dokumen pertanahan sekaligus menghindari biaya tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dengan mengurus sendiri, masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung, memastikan biaya yang dibayarkan sesuai aturan, serta membantu mencegah praktik percaloan dalam pelayanan pertanahan.
Kantor Pertanahan Kota Kupang berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Urus sendiri sertipikat tanahmu, pastikan persyaratan dan biayanya melalui kanal resmi ATR/BPN. **dsk
