Scroll untuk melanjutkan membaca
  • Kategori
  • _Nasional
  • _Daerah
  • _Politik
  • _Hukum Kriminal
Mutiara-timur.com

Mutiara-timur.com

  • HOME
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • POLITIK
  • HUKUM KRIMINAL
  • EKONOMI
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • Beranda
  • Nasional

Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko

  • Lebih kecil
  • Bawaan
  • Lebih besar
Bagikan:


Jakarta - Risiko penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan harus dicegah dengan pengawasan internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang kuat. Untuk mengantisipasinya, Inspektorat Jenderal ATR/BPN menanamkan pendekatan pengawasan yang lebih proaktif guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026), di Jakarta.

Bagi Wahyu Widada, pendekatan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan adalah bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, fungsi pengawasan diharapkan dapat membantu setiap unit kerja di ATR/BPN mengantisipasi persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.

Selain penguatan fungsi pengawasan, Irjen ATR/BPN mengajak seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN yang hadir dalam Rakor, untuk menjaga integritas saat menjalankan tugas. “Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dan didukung integritas seluruh jajaran, Wahyu Widada berharap Kementerian ATR/BPN mampu membangun sistem kerja yang semakin akuntabel dan profesional. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan.

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pesan Wahyu Widada kepada jajaran Kementerian ATR/BPN. (GE/CK/JR)





Baca Juga
Tag:
  • Nasional
Bagikan:
Berita Terkait
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Berita Terbaru
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
  • Cegah Penyimpangan dalam Urusan Pertanahan, Inspektorat Jenderal ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko
Tampilkan lebih banyak
Posting Komentar
Batal

Hari Pahlawan 2026

Hari Pahlawan 2026







Terpopuler
  • IPF NTT Desak Polda Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Nama Bupati Kupang: Jabatan Bukan Tameng Hukum!

  • Pemkot Kupang dan CRS Perkuat Kebijakan Air Bersih Hadapi Ancaman Krisis Iklim

  • Dari 3.000 Buku hingga Lahirnya Tabloid SABDA, Ense DC Solapung Ungkap Jejak Frans Seda dalam Perjalanan Hidupnya

  • Maumere Baru Dikepung Kritik, Bupati Sikka Disindir: "Bupati Konten Kreator"

  • TAK ADA KOMPROMI! DPC PPP MABAR DESAK AGUS SUPARMANTO DAN TAJ YASIN DIPECAT

Mutiara Timur Sponsor
Artikel Lainnya
Tutup Iklan
Mutiara Timur
Mutiara dari timur
  • Tentang Kami
  • Langganan
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Info Kerjasama
  • Karir
Copyright © 2025 Mutiara Timur from Nusacloudhost.com. All rights reserved.