KUPANG, MUTIARA-TIMUR – Persoalan ketersediaan air bersih di Kota Kupang mulai mendapat perhatian serius dalam agenda penyusunan kebijakan perubahan iklim. Pemerintah Kota Kupang bersama Catholic Relief Services (CRS) dan mitra internasional memperkuat kolaborasi untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjawab ancaman kekeringan serta tantangan pengelolaan sumber daya air di tengah perubahan iklim.
Langkah tersebut dibahas dalam Workshop Penyusunan Kebijakan Perubahan Iklim Kota Kupang yang berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis, 11–12 November 2026, bertempat di Hotel Neo Kupang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program CAPACities (Climate Action Partnership in Asian Cities), sebuah inisiatif kemitraan aksi iklim di kota-kota Asia yang mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan langkah nyata menghadapi dampak perubahan iklim.
Workshop dibuka secara resmi oleh Ketua Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang, Andre Otta. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyusunan kebijakan perubahan iklim harus menghasilkan sesuatu yang konkret dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi dokumen perencanaan.
Menurut Andre, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan perubahan iklim Kota Kupang adalah ketersediaan dan kualitas air bersih.
Ia menggambarkan bahwa mendapatkan air berkualitas saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Persoalan tersebut harus dilihat secara serius karena air merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kehidupan rumah tangga, dan keberlanjutan pembangunan kota.
Karena itu, Andre mendorong agar pengelolaan sumber daya air, konservasi, dan upaya menjaga ketersediaan air menjadi bagian penting dalam kebijakan yang sedang disusun.
Ia juga menyinggung pentingnya melihat berbagai program pemerintah yang sudah berjalan, termasuk kegiatan penghijauan, tanaman obat keluarga, konservasi lingkungan, serta program perangkat daerah lainnya, agar dapat diintegrasikan dalam kebijakan perubahan iklim.
Andre Otta: Kebijakan Harus Berdampak dan Didukung Anggaran
Lebih lanjut, Andre menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang sedang mengembangkan pola pembangunan tematik untuk tahun 2027. Melalui pendekatan tersebut, program setiap perangkat daerah diharapkan memiliki keterkaitan dengan indikator pembangunan dan memberikan dampak yang dapat diukur.
Sejumlah perangkat daerah, seperti BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta instansi terkait lainnya, diharapkan mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangannya.
Menurutnya, persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani secara sektoral karena dampaknya berkaitan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat.
Ia berharap hasil workshop ini mampu melahirkan kebijakan yang realistis, memiliki indikator yang jelas, serta dapat diintegrasikan dengan program dan penganggaran pemerintah daerah.
Dengan demikian, kebijakan perubahan iklim tidak berhenti pada rumusan di atas kertas, tetapi menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Andre juga mengharapkan agar berbagai masukan dari peserta workshop dapat menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kota Kupang.
CRS Dorong Pengelolaan Air Lebih Antisipatif
Sementara itu, Project Manager CAPACities Indonesia, Fransisca Sugi, menjelaskan bahwa workshop tersebut menjadi kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menggali berbagai referensi, regulasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air di Kota Kupang.
Menurut Fransisca, salah satu tujuan penting dari kegiatan ini adalah menyusun payung kebijakan yang nantinya dapat menjadi pedoman bersama dan diterjemahkan ke dalam implementasi nyata.
Ia menekankan bahwa pengelolaan air tidak boleh hanya memperhatikan kuantitas atau jumlah air yang tersedia, tetapi juga harus memperhatikan kualitas air.
Lebih jauh, Fransisca mengingatkan bahwa pola pengelolaan air harus mulai bergeser dari pendekatan reaktif menjadi antisipatif.
Artinya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak boleh hanya bergerak ketika krisis air atau kekeringan sudah terjadi. Sebaliknya, langkah pencegahan, perencanaan, dan kesiapsiagaan harus dipersiapkan sejak awal.
Dengan pendekatan tersebut, Kota Kupang diharapkan tidak lagi menghadapi setiap krisis iklim dengan pola penanganan yang sama, tetapi memiliki sistem pengelolaan sumber daya air yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Fransisca berharap, melalui diskusi selama dua hari, peserta dapat menghasilkan rekomendasi konkret, termasuk penyusunan Surat Keputusan (SK) sebagai salah satu landasan bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan perubahan iklim.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam proses penyusunan kebijakan tersebut.
Kolaborasi Internasional untuk Ketahanan Iklim Kota Kupang
Program CAPACities merupakan inisiatif kemitraan yang mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan untuk memperkuat ketahanan kota dalam menghadapi perubahan iklim.
Program ini didukung oleh berbagai mitra, termasuk Australian Aid, Caritas Australia, dan Catholic Relief Services (CRS).
Kolaborasi tersebut menjadi penting bagi Kota Kupang yang memiliki karakteristik iklim relatif kering, dengan tantangan berupa musim kemarau panjang, keterbatasan sumber air baku, peningkatan suhu udara, serta tekanan terhadap lingkungan perkotaan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Kupang juga telah mendorong kolaborasi pendanaan iklim bersama CRS dan berbagai mitra pembangunan untuk memperkuat ketahanan daerah. Dalam agenda tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan air, perlindungan masyarakat rentan, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Karena itu, penyusunan kebijakan perubahan iklim kali ini diharapkan semakin memperkuat arah kerja sama tersebut, terutama dalam menjawab persoalan ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan menghadapi perubahan iklim tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak dokumen kebijakan yang dihasilkan, tetapi sejauh mana kebijakan itu mampu diwujudkan menjadi program nyata.
Pemerintah Kota Kupang, CRS, mitra internasional, akademisi, komunitas lingkungan, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan dapat membangun komitmen bersama untuk menjaga sumber daya air dan memperkuat ketahanan lingkungan.
Sebab, bagi masyarakat Kota Kupang, krisis iklim bukan sekadar persoalan global. Dampaknya dapat dirasakan langsung melalui keterbatasan air bersih, ancaman kekeringan, dan semakin besarnya tantangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kebijakan yang disusun hari ini diharapkan menjadi pijakan penting untuk memastikan Kota Kupang lebih siap menghadapi ancaman krisis iklim sekaligus menjamin ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang. **usgo
