𝙆𝙚𝙩𝙞𝙠𝙖 𝙂𝙧𝙪𝙥 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 𝘽𝙚𝙧𝙪𝙗𝙖𝙝 𝙈𝙚𝙣𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙍𝙪𝙖𝙣𝙜 𝙋𝙚𝙣𝙜𝙝𝙖𝙠𝙞𝙢𝙖𝙣

                  𝙊𝙡𝙚𝙝: 𝘼𝙧𝙞𝙨 𝙃𝙖𝙡𝙞𝙡𝙞𝙣𝙩𝙖𝙧

BELAKANGAN ini, ruang-ruang media sosial, khususnya sejumlah grup Facebook, semakin sering berubah menjadi arena untuk mencaci, menyerang pribadi, membuka aib, bahkan membawa-bawa identitas tertentu yang berpotensi menimbulkan kebencian.

Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian unggahan tersebut bukan lagi sekadar kritik. Privasi seseorang dibongkar, persoalan pribadi diumbar ke ruang publik, kemudian menjadi konsumsi ribuan pengguna media sosial.

Pertanyaannya sederhana: sampai di mana tanggung jawab pengelola grup? Admin memang bukan polisi dan bukan pula hakim. Namun, status sebagai pengelola sebuah ruang digital juga tidak semestinya dimaknai sebagai kebebasan untuk membiarkan apa saja dipublikasikan tanpa moderasi.

Secara hukum, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE mengatur sejumlah perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk penyerangan kehormatan atau nama baik serta penyebaran informasi yang memenuhi unsur kebencian berdasarkan identitas tertentu. Penerapannya tentu harus melihat secara cermat unsur pidana, konteks, isi konten, serta siapa yang membuat dan menyebarkannya. Namun, persoalannya tidak berhenti pada akun yang mengunggah.

Selama ini, akun-akun anonim kerap menjadi persoalan tersendiri. Identitasnya tidak jelas, sulit dilacak oleh masyarakat, sementara konten yang mereka sebarkan sudah telanjur beredar luas dan meninggalkan dampak terhadap orang yang menjadi sasaran.

Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai anonimitas justru menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Di sinilah peran admin atau pengelola grup perlu mendapat perhatian serius. Jika sebuah grup dikelola secara aktif, memiliki aturan, mempunyai kewenangan untuk menyetujui, menolak, menghapus, atau memoderasi unggahan, maka ketika konten yang diduga melanggar hukum sengaja diloloskan atau terus dibiarkan beredar, peran pengelolanya patut diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bukan berarti setiap admin otomatis dapat dipidana hanya karena ada unggahan bermasalah. Tetapi jika dalam proses penyelidikan ditemukan adanya peran, pengetahuan, kesengajaan, atau tindakan tertentu dari pengelola yang memenuhi unsur pidana, maka jangan hanya berhenti mengejar akun anonim. Pihak yang memiliki peran dalam memungkinkan konten tersebut tetap beredar juga harus diperiksa secara profesional.

Sebab, jangan sampai yang mudah ditemukan justru dijadikan sasaran, sementara pihak yang mengelola ruang tempat konten itu disebarluaskan tidak pernah disentuh.

Masyarakat yang merasa kehormatan, nama baik, atau privasinya dirugikan juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Bukti digital harus disimpan, unggahan didokumentasikan, akun yang menyebarkan dicatat, dan seluruh rangkaian peristiwa dikumpulkan agar dapat menjadi bahan bagi aparat penegak hukum.

Pada akhirnya, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, diminta lebih peka dan responsif terhadap persoalan semacam ini. Jangan menunggu sebuah unggahan menjadi viral, korban mengalami tekanan, atau persoalan di media sosial berkembang menjadi konflik di dunia nyata baru kemudian hukum bergerak.

Polisi perlu berani membongkar rantai penyebaran sebuah konten: siapa yang membuat, siapa yang menyebarkan, siapa yang mengelola ruang penyebaran, dan siapa yang dengan sengaja membiarkannya tetap beredar apabila memang terdapat dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban.

Jika akun anonim sulit dilacak, jangan berarti perkara berhenti. Lakukan penelusuran digital secara profesional dan lihat seluruh pihak yang mempunyai peran dalam penyebaran konten tersebut.

Yang lebih penting, admin grup media sosial harus memahami bahwa mengelola sebuah ruang publik digital bukan hanya soal menerima anggota dan membiarkan unggahan masuk. Ada tanggung jawab moral untuk menjaga ruang tersebut agar tidak berubah menjadi tempat penghukuman, pembongkaran privasi, dan penghancuran nama baik seseorang.

Jika memang terbukti ada tindakan yang memenuhi unsur pidana, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebab ruang digital bukan ruang tanpa hukum.

Kebebasan berbicara harus tetap dijaga. Kritik harus tetap diberi ruang. Tetapi kebebasan tidak boleh menjadi alasan untuk merampas kehormatan, privasi, dan hak orang lain.

Polisi perlu hadir lebih awal, lebih peka, dan lebih tegas. Jangan biarkan akun anonim menjadi tempat berlindung bagi pelaku, dan jangan pula biarkan admin yang diduga dengan sengaja meloloskan atau mempertahankan konten bermasalah merasa tidak memiliki tanggung jawab.

Pada akhirnya, hukum harus mampu menjangkau siapa pun yang memang terbukti memiliki peran dalam sebuah pelanggaran—baik di balik akun anonim maupun di balik ruang digital yang menjadi tempat pelanggaran itu disebarluaskan. **