KUPANG, MUTIARA-TIMUR.COM – Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan serius bagi keberlanjutan pelayanan air bersih di Kota Kupang. Perubahan pola hujan, musim kemarau yang semakin panjang, penurunan debit sumber air, hingga keterbatasan air baku menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara terintegrasi.
Persoalan tersebut dipaparkan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilidjawa, S.Fil., M.M., dalam Workshop Penyusunan Kebijakan Perubahan Iklim di Kota Kupang yang berlangsung selama dua hari, Rabu–Kamis, 11–12 November 2026, bertempat di Hotel Neo Kupang.
Workshop ini merupakan bagian dari Program CAPACities (Climate Action Partnership in Asian Cities), sebuah inisiatif kemitraan aksi iklim di kota-kota Asia yang mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan langkah nyata menghadapi dampak perubahan iklim.
Dalam kesempatan tersebut, Isidorus memaparkan kondisi aktual pelayanan air minum di Kota Kupang, mulai dari cakupan pelayanan, kapasitas sumber air baku, kebutuhan masyarakat, hingga berbagai tantangan operasional yang dihadapi Perumda dalam menjamin ketersediaan air bersih.
Menurut Isidorus, hingga saat ini cakupan pelayanan Perumda Air Minum Kota Kupang baru mencapai sekitar 20,03 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran 17 persen.
"Kita sekarang berada pada cakupan pelayanan sekitar 20,03 persen. Ini mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, tetapi memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," jelasnya.
Ia mengungkapkan, pelayanan Perumda saat ini telah menjangkau 44 kelurahan dari total 50 kelurahan di Kota Kupang. Artinya, masih terdapat enam kelurahan yang belum terjangkau pelayanan.
Selain cakupan pelayanan, persoalan kontinuitas distribusi air juga menjadi perhatian. Saat ini rata-rata waktu pelayanan air kepada pelanggan baru mencapai sekitar 17 jam per hari, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan selama 24 jam.
Meski demikian, Isidorus menyebutkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang rata-rata pelayanan masih berkisar 14–15 jam sehari.
Dalam pemaparannya, Isidorus menjelaskan bahwa salah satu persoalan mendasar pelayanan air minum di Kota Kupang adalah keterbatasan sumber air baku.
Berbeda dengan daerah yang memiliki sumber mata air dari kawasan pegunungan, Kota Kupang lebih banyak mengandalkan sumur bor, sumber air permukaan, dan sejumlah mata air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Saat ini, Perumda mengandalkan sekitar 38 sumber sumur bor, satu sumber air permukaan, serta dua sumber mata air. Total kapasitas debit sumber air yang tersedia sekitar 323 liter per detik.
Namun, kapasitas tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Bahkan, beberapa sumber air mengalami penurunan debit, terutama ketika memasuki musim kemarau.
"Persoalan utama kita adalah keterbatasan sumber air baku. Kita tidak memiliki sumber mata air pegunungan seperti daerah lain. Kita mengandalkan sumur bor, air permukaan, dan mata air yang jumlahnya juga terbatas," ungkapnya.
Kondisi ini semakin menantang ketika perubahan iklim menyebabkan pola hujan tidak menentu, musim kemarau berlangsung lebih panjang, serta meningkatkan risiko kekeringan dan cuaca ekstrem.
Dampaknya langsung dirasakan dalam operasional pelayanan air minum, terutama ketika debit sumber air mengalami penurunan sehingga Perumda harus melakukan rekayasa jaringan dan pengaturan jadwal distribusi.
Isidorus menegaskan, perubahan iklim bukan lagi persoalan yang hanya menjadi pembahasan di tingkat global. Dampaknya sudah dirasakan dalam pengelolaan sumber daya air dan pelayanan kepada masyarakat.
Pola hujan yang tidak menentu dan musim kemarau yang lebih panjang berpengaruh terhadap ketersediaan air baku. Sementara itu, ketika curah hujan tinggi, sumber air permukaan menghadapi risiko peningkatan lumpur, sampah, dan pencemaran yang membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut.
Situasi tersebut membuat Perumda harus mengambil langkah antisipatif agar kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat tetap terjaga.
"Kita mengalami penurunan debit pada beberapa sumber air. Ketika sumber air tidak mampu memenuhi kebutuhan, kita harus melakukan rekayasa interkoneksi dengan sumber lain atau mengatur jadwal pelayanan," jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pelayanan air bersih di sejumlah wilayah masih dilakukan secara bergilir.
Karena itu, pelanggan diharapkan memahami jadwal distribusi yang telah ditetapkan, sembari Perumda terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaiki sistem distribusi.
Selain keterbatasan sumber air baku, Isidorus juga mengungkapkan adanya potensi kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan jaringan distribusi.
Salah satu contohnya terdapat pada SPAM Dendeng. Menurutnya, kapasitas produksi yang tersedia belum seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk melayani masyarakat karena jumlah sambungan rumah yang terhubung masih terbatas.
Ia menggambarkan bahwa terdapat potensi air yang sebenarnya tersedia, tetapi belum bisa dinikmati masyarakat secara maksimal karena jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.
"Di satu sisi masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air, tetapi di sisi lain masih ada kapasitas air yang belum dimanfaatkan karena keterbatasan jaringan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," katanya.
Karena itu, pembangunan jaringan perpipaan dan perluasan sambungan rumah menjadi kebutuhan penting agar kapasitas produksi yang tersedia dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Selain persoalan jaringan, Perumda juga menghadapi tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang masih berada pada kisaran 34–36 persen.
Kondisi ini dipengaruhi kebocoran jaringan distribusi, ketidakakuratan meter air pelanggan, serta kesalahan pencatatan. Untuk mengatasinya, Perumda mulai memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan dan pengujian meter air menggunakan peralatan tera.
INVESTASI BESAR DIBUTUHKAN
Isidorus mengakui bahwa peningkatan kualitas pelayanan air minum membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
Perbaikan jaringan perpipaan, pembangunan sumber air baru, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan sistem interkoneksi, hingga pengurangan tingkat kehilangan air membutuhkan dukungan pembiayaan jangka panjang.
Dalam paparannya, ia menyebut kebutuhan investasi untuk mengatasi berbagai persoalan pelayanan air minum di Kota Kupang mencapai ratusan miliar rupiah.
Sementara itu, Perumda juga menghadapi tantangan dari sisi kemampuan ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, tarif air minum yang berlaku saat ini sekitar Rp4.000 per meter kubik dan telah bertahan selama kurang lebih lima tahun. Di tengah meningkatnya biaya operasional dan harga berbagai kebutuhan, kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap keberlanjutan operasional perusahaan.
Meski demikian, setiap rencana penyesuaian tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai pelanggan.
Perumda perlu menemukan keseimbangan antara keberlanjutan perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan, dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Isidorus menyampaikan bahwa Perumda terus melakukan sejumlah langkah perbaikan.
Salah satunya melalui pembangunan delapan sumur bor pada tahun 2026 dengan dukungan dan koordinasi bersama pihak terkait, termasuk instansi teknis bidang pekerjaan umum.
Selain itu, upaya perbaikan jaringan yang sudah tua, penguatan sistem distribusi, interkoneksi antarsumber air, serta kerja sama dengan masyarakat dan pengembang perumahan terus dilakukan.
Perumda juga berupaya memberikan pelayanan darurat melalui distribusi air menggunakan mobil tangki ketika terjadi gangguan pelayanan di wilayah tertentu.
Menurut Isidorus, tantangan penyediaan air bersih tidak dapat diselesaikan hanya oleh Perumda. Diperlukan dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga terkait, dunia usaha, pengembang, dan masyarakat.
Workshop Penyusunan Kebijakan Perubahan Iklim Kota Kupang menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan persoalan ketersediaan air bersih ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
Program CAPACities memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan kemitraan internasional dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah. Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan Australian Aid, Caritas Australia, dan Catholic Relief Services (CRS).
Bagi Kota Kupang, kebijakan perubahan iklim tidak cukup hanya berbicara tentang penghijauan, pengelolaan sampah, pengurangan emisi, dan perlindungan lingkungan. Ketahanan sumber daya air harus menjadi salah satu prioritas utama.
Sebab, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penentu keberhasilan pembangunan dan kesehatan lingkungan perkotaan.
Paparan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang tersebut memberikan gambaran bahwa krisis iklim dan persoalan pelayanan air bersih memiliki hubungan yang sangat erat.
Kota Kupang membutuhkan langkah yang lebih terintegrasi, mulai dari perlindungan sumber air baku, konservasi daerah resapan, pengembangan sumber air alternatif, pembangunan jaringan distribusi, hingga penguatan kolaborasi pembiayaan.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan perubahan iklim tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Sebab, ketika sumber air semakin terbatas dan perubahan iklim semakin nyata, memastikan masyarakat tetap mendapatkan air bersih bukan lagi sekadar urusan pelayanan perusahaan daerah, melainkan bagian penting dari ketahanan Kota Kupang menghadapi masa depan. **usgo
