Scroll untuk melanjutkan membaca
  • Kategori
  • _Nasional
  • _Daerah
  • _Politik
  • _Hukum Kriminal
Mutiara-timur.com

Mutiara-timur.com

  • HOME
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • POLITIK
  • HUKUM KRIMINAL
  • EKONOMI
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • Beranda
  • Daerah

BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota

  • Lebih kecil
  • Bawaan
  • Lebih besar
Bagikan:


KUPANG, MUTIARA-TIMUR.COM – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Kupang yang memicu antrean panjang kendaraan hingga ke badan jalan mendapat perhatian serius Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Lembaga tersebut mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT segera membuka informasi mengenai penyebab kelangkaan, ketersediaan stok dan kuota BBM, langkah penanganan, hingga kepastian waktu normalisasi pasokan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Desakan tersebut tertuang dalam surat Komisi Informasi Provinsi NTT Nomor 131/KI-Prov/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026, dengan sifat penting dan segera. Surat itu ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT dengan perihal permohonan mengumumkan dan menjelaskan kelangkaan BBM di Kota Kupang.

Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT, Germanus Attawuwur, melalui lembaganya mendorong agar persoalan kelangkaan BBM segera dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai penting karena persoalan tersebut menyangkut kebutuhan hidup orang banyak, aktivitas ekonomi, mobilitas warga, serta potensi gangguan ketertiban umum.

Antrean Panjang Picu Keresahan Masyarakat

Dalam surat tersebut, Komisi Informasi Provinsi NTT menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang bahkan meluas hingga ke jalan raya. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kota Kupang yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Komisi Informasi menilai ketidakjelasan informasi dapat membuka ruang bagi berkembangnya spekulasi dan disinformasi di tengah masyarakat. Isu mengenai pembatasan kuota BBM, dugaan penimbunan, hingga kemungkinan masalah distribusi dapat berkembang tanpa kepastian apabila tidak segera dijelaskan oleh instansi berwenang.

Karena itu, pemerintah bersama pihak terkait diminta memberikan penjelasan resmi berdasarkan data dan kondisi aktual agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian saat mendapatkan BBM.

ESDM Diminta Buka Empat Informasi Penting

Komisi Informasi Provinsi NTT meminta Kepala Dinas ESDM bekerja sama dengan PT Pertamina dan seluruh instansi terkait untuk menyampaikan laporan atau klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.

Ada empat pokok informasi yang diminta untuk diumumkan kepada publik.

Pertama, penyebab utama kelangkaan BBM. Pemerintah diminta menjelaskan faktor yang memengaruhi pasokan, termasuk kemungkinan kendala pasokan kapal tanker, dinamika kuota tahunan, keterlambatan distribusi, maupun kendala teknis logistik lainnya.

Kedua, data ketersediaan stok dan kuota BBM. Informasi yang diminta mencakup realisasi penyaluran BBM dibandingkan dengan kuota alokasi untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

Ketiga, langkah konkret penanganan kelangkaan. Dinas ESDM bersama Pertamina dan BPH Migas diminta menjelaskan tindakan yang telah dan sedang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Keempat, estimasi waktu pemulihan pasokan. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kapan pasokan BBM di SPBU Kota Kupang diperkirakan kembali normal sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan tanpa terganggu antrean berkepanjangan.

Permintaan tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi yang tidak hanya berisi imbauan kepada masyarakat, tetapi juga menyajikan data dan penjelasan mengenai kondisi pasokan serta langkah penanganannya.

Kelangkaan BBM Termasuk Informasi yang Wajib Diumumkan

Komisi Informasi Provinsi NTT mendasarkan permintaan tersebut pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam suratnya, Komisi Informasi mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak memperoleh informasi publik, sedangkan badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Komisi Informasi juga merujuk Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008, yang mengatur kewajiban badan publik mengumumkan secara serta-merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Atas dasar itu, informasi mengenai kelangkaan BBM dinilai perlu disampaikan segera tanpa menunggu permintaan satu per satu dari masyarakat.

Keterbukaan informasi menjadi penting agar warga dapat memahami kondisi yang sedang terjadi, mengetahui langkah pemerintah, sekaligus memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan kelangkaan.

Informasi Diminta Disebarluaskan Melalui Berbagai Kanal

Komisi Informasi Provinsi NTT juga meminta agar informasi mengenai kelangkaan BBM disebarluaskan secara masif melalui media massa cetak, media elektronik, media daring, kanal resmi pemerintah, termasuk situs web dan media sosial, serta papan pengumuman resmi.

Selain itu, Komisi Informasi mendorong penerapan sistem berbagi data dan informasi di antara badan publik pemerintah, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun badan publik vertikal, agar informasi mengenai persoalan BBM dapat disampaikan secara terkoordinasi.

Langkah ini diharapkan mencegah perbedaan informasi antarlembaga dan membantu masyarakat mendapatkan penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ESDM Diminta Segera Berikan Tanggapan

Melalui surat tertanggal 13 Oktober 2026 tersebut, Komisi Informasi Provinsi NTT meminta Dinas ESDM segera memberikan tanggapan dan mengambil langkah konkret sesegera mungkin setelah surat diterima.

Permintaan ini didorong oleh dampak kelangkaan BBM terhadap perekonomian dan mobilitas masyarakat. Pemerintah bersama pihak terkait diharapkan segera menyampaikan kondisi riil pasokan BBM di Kota Kupang, termasuk penyebab persoalan, data kuota dan penyaluran, serta langkah yang ditempuh untuk memulihkan keadaan.

Meski demikian, surat tersebut merupakan permintaan keterbukaan informasi dan klarifikasi. Penyebab pasti kelangkaan, kondisi stok aktual, serta perkiraan waktu normalisasi pasokan masih memerlukan penjelasan resmi dari Dinas ESDM, Pertamina, dan instansi berwenang lainnya.

Masyarakat kini menunggu jawaban yang jelas dan berbasis data agar tidak terus dibayangi ketidakpastian dalam memperoleh BBM untuk kebutuhan sehari-hari.

Keterbukaan informasi menjadi kunci dalam situasi ini. Di tengah antrean panjang dan keresahan warga, pemerintah diharapkan segera memberikan penjelasan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kelangkaan BBM di Kota Kupang. **usgo



Baca Juga
Tag:
  • Daerah
Bagikan:
Berita Terkait
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
Berita Terbaru
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
  • BBM Langka di Kupang, Komisi Informasi NTT Desak ESDM Buka Data Pasokan dan Kuota
Tampilkan lebih banyak
Posting Komentar
Batal







Terpopuler
  • IPF NTT Desak Polda Usut Tuntas Dugaan Kekerasan Seksual yang Seret Nama Bupati Kupang: Jabatan Bukan Tameng Hukum!

  • Dari 3.000 Buku hingga Lahirnya Tabloid SABDA, Ense DC Solapung Ungkap Jejak Frans Seda dalam Perjalanan Hidupnya

  • Pemkot Kupang dan CRS Perkuat Kebijakan Air Bersih Hadapi Ancaman Krisis Iklim

  • Maumere Baru Dikepung Kritik, Bupati Sikka Disindir: "Bupati Konten Kreator"

  • Rp300 Ribu Sebulan Terasa Berat, Pedagang Pasar Alok Menawar Rp10 Ribu Sehari

Mutiara Timur Sponsor
Artikel Lainnya
Tutup Iklan
Mutiara Timur
Mutiara dari timur
  • Tentang Kami
  • Langganan
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Info Kerjasama
  • Karir
Copyright © 2025 Mutiara Timur from Nusacloudhost.com. All rights reserved.