Maumere — Menjelang keberangkatan tiga perempuan disabilitas adat asal Kecamatan Mapitara ke Konferensi Penyandang Disabilitas Perempuan Adat di Makassar-Toraja, Forum Pemerhati Anak dan Disabilitas Mapitara (FPADM) menggelar pembekalan khusus di Posyandu Baokrenget, Desa Egon Gahar.
Ketua FPADM Mapitara, Andreas Akiles, mengatakan pembekalan tersebut dilakukan agar para peserta tidak sekadar hadir sebagai peserta konferensi, tetapi mampu menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi perempuan disabilitas adat di daerahnya.
“Kami ingin mereka siap berbicara di ruang publik. Mereka membawa suara perempuan disabilitas adat dari Mapitara yang selama ini belum banyak terdengar. Ini bukan sekadar perjalanan menghadiri kegiatan, tetapi membawa aspirasi komunitas,” kata Andreas saat diwawancarai usai kegiatan pembekalan, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurut Andreas, materi yang diberikan meliputi pemahaman hak-hak penyandang disabilitas, teknik advokasi di tingkat desa, kemampuan berbicara di depan forum, serta persiapan kesehatan dan logistik selama mengikuti kegiatan di Makassar dan Toraja.
Ia menjelaskan, ketiga peserta yang akan berangkat adalah Maria Nona Dince, Maria Yulita Lodan, dan Efrince Idel. Mereka dipilih melalui proses musyawarah bersama komunitas dampingan FPADM.
“Ketiganya memiliki pengalaman hidup yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi peserta dari daerah lain. Kami berharap mereka dapat menyampaikan kondisi riil perempuan disabilitas adat di Mapitara,” ujarnya.
Konferensi yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026 itu akan mempertemukan perempuan disabilitas adat dari berbagai wilayah Indonesia. Berbagai isu akan dibahas, mulai dari akses layanan dasar, partisipasi dalam pembangunan desa, perlindungan dari kekerasan, hingga penguatan ekonomi inklusif.
Andreas berharap hasil konferensi nantinya tidak berhenti sebagai dokumen rekomendasi, tetapi dapat diterapkan dalam kebijakan pembangunan di tingkat desa maupun kabupaten.
“Setelah pulang, kami akan mendorong agar hasil konferensi menjadi bahan advokasi di Mapitara. Kami ingin penyandang disabilitas semakin dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan memperoleh akses yang setara terhadap berbagai layanan,” katanya.
Rencananya, ketiga peserta akan dilepas secara resmi oleh Camat Mapitara pada 6 Juni 2026 melalui Bandara Frans Seda Maumere sebelum bertolak menuju Sulawesi Selatan.
FPADM menilai keikutsertaan perempuan disabilitas adat dari Mapitara dalam forum nasional tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat gerakan inklusi sekaligus membuktikan bahwa perempuan disabilitas memiliki kapasitas dan hak yang sama untuk terlibat dalam pembangunan serta pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. **ah
