KOTA KUPANG, Mutiara-Timur.com – Pemerintah Kota Kupang terus mendorong percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Kupang, Christian Widodo, saat menghadiri dialog bersama Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se-NTT terkait percepatan perolehan SLHS yang digelar di Hotel Aston Kupang, Kamis (12/3).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sejumlah kepala dinas kesehatan dari kabupaten lain di NTT juga mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
Dalam sambutannya, Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional yang telah menginisiasi dialog tersebut sebagai upaya mempercepat implementasi program strategis nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, pembahasan mengenai masa depan bangsa sering kali didominasi oleh narasi besar seperti pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Namun, fondasi masa depan bangsa sebenarnya dimulai dari hal yang paling sederhana, yakni makanan yang dikonsumsi anak-anak setiap hari.
“Dalam sepiring makanan anak-anak kita, sesungguhnya tersimpan harapan bangsa. Makanan yang sehat adalah fondasi lahirnya generasi yang kuat dan bermartabat,” ujarnya.
Sebagai seorang dokter, ia menegaskan bahwa kualitas nutrisi sangat menentukan proses tumbuh kembang manusia. Nutrisi yang baik akan memengaruhi kekuatan fisik, perkembangan kognitif, hingga kemampuan berpikir generasi muda.
Karena itu, ia menilai program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pembagian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa makanan sehat tidak hanya diukur dari kandungan gizinya, tetapi juga dari aspek keamanan dan kebersihan. Dalam konteks tersebut, keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menjadi sangat penting.
“Bagi saya, SLHS bukan sekadar dokumen administrasi. Di dalamnya ada jaminan kepercayaan kepada masyarakat dan tanggung jawab moral bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman untuk dikonsumsi,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap dapur yang higienis dan setiap standar keamanan pangan yang ditegakkan merupakan bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan capaian Kota Kupang dalam penerbitan SLHS bagi dapur SPPG. Hingga 11 Maret 2026, dari total 36 SPPG yang ada di Kota Kupang, sebanyak 34 unit telah mengantongi sertifikat tersebut.
Sementara dua dapur lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi. Satu unit sedang menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, sedangkan satu lainnya berada pada tahap pemberkasan.
“Jika dihitung secara persentase, kemungkinan ini menjadi salah satu capaian tertinggi,” ungkapnya.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari peran aktif Dinas Kesehatan Kota Kupang yang diminta bersikap responsif, komunikatif, dan proaktif dalam mendampingi pengelola SPPG. Pendampingan dilakukan melalui metode jemput bola guna mempercepat proses pengurusan sertifikasi.
Christian juga berharap forum dialog tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi mampu melahirkan solusi konkret dalam mengatasi berbagai tantangan di daerah.
“Setiap daerah memiliki tantangan berbeda. Namun ketika kita duduk bersama seperti ini, biasanya selalu ada solusi. Perbedaan itu justru bisa menjadi harmoni untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang sama,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, ia juga menyoroti pentingnya perluasan cakupan program Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi anak-anak di posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurutnya, cakupan program tersebut di Kota Kupang masih perlu ditingkatkan karena berkaitan langsung dengan upaya percepatan penurunan stunting.
“Capaian di sekolah sudah baik, tetapi untuk posyandu dan PAUD masih perlu perhatian khusus. Ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya pencegahan stunting,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, Ranto, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut, aspek keamanan pangan dan kepatuhan terhadap standar higiene serta sanitasi menjadi syarat utama yang tidak dapat diabaikan.
Hingga saat ini, jumlah dapur SPPG di seluruh Indonesia telah mencapai sekitar 25 ribu unit. Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari rencana pembangunan 585 dapur SPPG, sebanyak 242 unit atau sekitar 42 persen telah berdiri.
Dari jumlah tersebut, sekitar 114 dapur atau hampir 50 persen telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Ranto menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional akan terus mendorong percepatan kepemilikan SLHS di seluruh SPPG melalui koordinasi bersama Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Badan POM, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Targetnya, pada tahun 2026 seluruh dapur SPPG di NTT telah memiliki sertifikat tersebut sehingga penyelenggaraan layanan Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung lebih higienis, aman, dan berkualitas. **go