Kupang – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dan Wakil Wali Kota, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., menegaskan komitmen mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas di Kota Kupang. Hal ini disampaikan dalam Aksi Kolektif Hari Perempuan Internasional 2025 yang diselenggarakan oleh Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) bekerja sama dengan RRI Kupang, di Arena Car Free Day, Jl. El Tari Kupang, Sabtu (8/3).
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol (Purn). Drs. Johanis Asadoma, S.I.K., M.Hum, Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni, Kepala Dinas DP3AP2KB NTT, Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, MM, serta Ketua Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) NTT, Serafina Bete.
Fokus pada Kesetaraan Gender dan Kota Layak Anak
Dalam pemaparannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa hak-hak perempuan dan anak harus mendapat perlindungan yang maksimal.
"Jika bicara tentang perempuan dan disabilitas, jangan lupa tentang anak sebagai bagian yang tak terpisahkan. Bersama Wakil Wali Kota, kami ingin menjadikan Kupang sebagai rumah bersama yang aman, modern, berbudaya, tangguh, dan sejahtera bagi semua," ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Kupang telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak untuk dibahas bersama DPRD. Selain itu, dr. Chris menyoroti tiga fokus utama dalam mendukung perempuan, yaitu hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan ekonomi.
"Regulasi sudah ada, tetapi yang penting adalah implementasinya. Karena visi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi," tegasnya.
Akses Pendidikan dan Ekonomi untuk Disabilitas
Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, menambahkan bahwa pendidikan dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian utama pemerintah.
"Sekolah bagi anak-anak disabilitas harus inklusif. Mereka berhak mendapatkan pendidikan di sekolah umum dengan fasilitas yang memadai," katanya.
Selain pendidikan, ia juga menyoroti pentingnya fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti toilet khusus, jalur kursi roda, serta akses ke dunia kerja.
"Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian UMKM untuk merancang program pelatihan dan bantuan bagi perempuan serta penyandang disabilitas agar mereka bisa mandiri secara ekonomi," jelasnya.
Perempuan Harus Diberi Kesempatan Setara
Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, menekankan bahwa perjuangan kesetaraan gender bukan hanya isu lokal, tetapi juga global.
"Di dunia internasional, hak-hak perempuan terus diperjuangkan. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan dan pembangunan daerah," ujarnya.
Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni, mengungkapkan bahwa regulasi yang mendukung kesetaraan gender dan hak penyandang disabilitas sudah ada, seperti Perda No. 5 tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda No. 6 tentang Hak Penyandang Disabilitas. Namun, implementasinya masih minim.
Percepat Aksi untuk Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial
Ketua Garamin NTT, Yafas Aguson Lay, menjelaskan bahwa tema global Hari Perempuan Internasional 2025 adalah "Accelerate Action" atau "Percepat Aksi". Tema ini menekankan pentingnya langkah cepat dan konkret untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Gender, Disabilitas, dan Sosial Inklusi (GEDSI) di seluruh dunia.
Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mempercepat aksi GEDSI dari NTT untuk Indonesia. *(asl)
