Kupang, MT – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-3 dengan semangat memperkuat peran perempuan dalam politik.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh politik, pimpinan lembaga legislatif, serta aktivis perempuan yang berkomitmen mendorong keterwakilan perempuan di parlemen dan ruang publik.
Demikian Ketua KPPI NTT, Ana Waha Kolin, SH dalam sambutan pembukaan acara Musda ke- 3 Sahid Timore Hotel Kota Kupang, Sabtu, (01/02/25).
Dalam sambutannya, KPPI menegaskan pentingnya peran perempuan dalam politik sebagai bagian dari demokrasi yang adil dan berkeadilan. "Politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang cinta yang berkeadilan dan melayani dengan tulus," ujar Ketua KPPI NTT.
Sejak berdiri di NTT pada 2007, KPPI telah aktif mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan kegiatan sosial.
"Kami tidak hanya berjuang untuk kursi di legislatif, tetapi juga untuk pemberdayaan perempuan di berbagai sektor kehidupan," tambah Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dua periode ini.
Dikatakannya, dalam pemilu 2024-2029, DPRD NTT mencatat kemajuan dengan terpilihnya 15 perempuan sebagai anggota dewan, termasuk dua di antaranya sebagai pimpinan DPRD.
Angka ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya (2019-2024) yang mencatat 13 perempuan di DPRD NTT. Namun, tantangan masih ada, karena beberapa kabupaten di NTT belum memiliki keterwakilan perempuan di DPRD tingkat kabupaten.
“Tidak ada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan” menjadi seruan utama dalam Musda ini, ungkap Ana Kolin Sekretaris Fraksi PKB NTT.
KPPI menegaskan bahwa perjuangan mencapai keterwakilan perempuan sebesar 30% tidak boleh berhenti pada daftar calon legislatif, tetapi harus berlanjut hingga mereka benar-benar duduk di parlemen dan lembaga eksekutif maupun yudikatif.
Sebagai langkah ke depan, KPPI NTT menyerukan kerja sama lintas organisasi perempuan dan dukungan dari semua pihak, termasuk laki-laki, untuk memastikan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam kepemimpinan politik. "Kami tidak bisa bergerak sendiri. Perjuangan ini membutuhkan solidaritas, karena tanpa persatuan, semua akan sia-sia," pungkasnya. *(go)
